Berita Agam hari ini dan berita Sumbar hari ini: Kondisi Danau Maninjau yang terus memburuk dapat perhatian pemerintah pusat.
Lubuk Basung, Padangkita.com – Kondisi Danau Maninjau yang terus memburuk dapat perhatian pemerintah pusat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa meninjau danau yang menjadi salah satu dari 15 danau prioritas nasional, Kamis (8/4/2021).
Suharso mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI) yang tercantum dalam Policy Brief LIPI (2020), secara berangsur-angsur, kondisi Danau Maninjau menurun, termasuk penurunan status trofik Danau Maninjau dari oligotrofik pada 1929 menjadi Hipereutrofik pada 2016.
Hal ini, kata dia, menunjukkan kualitas air danau tercemar berat dengan keramba jaring apung sebagai kontributor terbesar pencemaran Danau Maninjau.
Sejumlah isu lainnya, seperti inkonsistensi dan tidak terkendalinya pemanfaatan tata ruang, ekosistem badan air yang kurang terjaga, penurunan kuantitas dan kualitas sumber air danau, hingga kerusakan keanekaragaman hayati menjadi tantangan pengelolaan Danau Maninjau.
“Ke depannya, Bappenas mengusung langkah percepatan penyelamatan danau prioritas nasional dengan mendorong kepastian regulasi mengenai leading sector pengelolaan danau, termasuk pembagian tugas dan peran yang jelas bagi semua kementerian dan lembaga," ujar Suharso, Kamis (8/4/2021).
Bappenas telah menginisiasi hal tersebut melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang saat ini akan segera diproses Sekretariat Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi.
Selain itu, diperlukan sinkronisasi data spasial yang sesuai dengan kewenangan pusat dan daerah, serta penyelesaian kepastian tata ruang kawasan danau dan zonasinya, termasuk penetapan deliniasi danau dan sempadan danau sebagai dasar dalam merencanakan program/kegiatan di danau dan sekitarnya.
Sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024, revitalisasi/penyelamatan danau prioritas nasional merupakan salah satu proyek prioritas nasional untuk mendukung prioritas nasional 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas.
Hingga 2024, kebijakan penyelamatan danau prioritas nasional, baik perencanaan maupun tataran implementasi, telah disusun dengan mengakomodasi sektor-sektor kunci terkait, di antaranya pengendalian kerusakan danau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tampungan alami yang direvitalisasi oleh Kementerian PUPR, pengembangan perikanan tangkap darat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
