Lodewijk Tegaskan Judi Online Ilegal, Tidak Tepat Dikenakan Pajak!

Lodewijk Tegaskan Judi Online Ilegal, Tidak Tepat Dikenakan Pajak!

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk F Paulus. [Foto: Humas DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus angkat bicara soal usulan Menkominfo Budi Arie Setiadi yang akan memungut pajak dari aktivitas judi online. Menurutnya, judi online merupakan hal ilegal. Sehingga, kata Lodewijk, tidak tepat dikenakan pajak.

Karena itu, ia meminta kepada Menkominfo untuk mempertimbangkan banyak hal atas usulan tersebut. Khususnya, terkait legalitas judi online di Indonesia.

"Itu belum tuntas (pembahasannya), baru kemarin rapat. Tunggu dulu, itu kan pertanyaannya, apakah judi dilegalkan di indonesia? Kan itu masalahnya, gimana kalau (judi online) ilegal terus kita mengambil pajak?" ujar Lodewijk seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan bahwa pemerintah perlu mengatur kebijakan-kebijakan terkait yang harus dibereskan terlebih dahulu, sebelum menerapkan usulan pajak judi online tersebut. "Ada aturan-aturan lagi yang harus dibereskan termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan ini," lanjut Anggota Komisi I DPR RI ini.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pekan lalu, Menkominfo Budi sempat menyebut potensi kerugian Indonesia gara-gara judi online. Ini karena hanya Indonesia di negara ASEAN yang tidak melegalkan judi. Budi pun menyingung adanya usulan penerapan pajak judi online.

Baca juga: Puan Dukung Sikap Tegas Kapolri yang Copot Petinggi Polri Bila Terlibat Judi Online

"Kita satu-satunya negara di ASEAN yang abu-abu, sedangkan judi online lintas batas. Kalau kita begini terus, yang ada kita rugi menurut saya. Karena saya berdiskusi dengan banyak pihak, ada yang bilang, ya sudah dipajakin saja, misalnya. Dibuat terang, dipajakin," katanya. [*/pkt]

Baca berita Nasional terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Ketua DPR Ingatkan Sengketa Lahan Sekolah Jangan Sampai Ganggu Anak Belajar
Ketua DPR Ingatkan Sengketa Lahan Sekolah Jangan Sampai Ganggu Anak Belajar
Pembangunan KCJB Sudah Selesai, Harusnya Tanggung Jawab Badan Usaha bukan APBN
Pembangunan KCJB Sudah Selesai, Harusnya Tanggung Jawab Badan Usaha bukan APBN
Jangan Sampai Pasar Tanah Tutup karena Kalah Bersaing
Jangan Sampai Pasar Tanah Tutup karena Kalah Bersaing
DPR dan Pemerintah akan Tetapkan Besaran Biaya Haji 2024 pada November 2023
DPR dan Pemerintah akan Tetapkan Besaran Biaya Haji 2024 pada November 2023
Pemerintah Perlu Inovasi untuk Wujudkan Sekolah Ramah Anak
Pemerintah Perlu Inovasi untuk Wujudkan Sekolah Ramah Anak
Respons Banyak Gerai Ritel yang Kosong, Hafisz Tohir: Pemerintah Tak Boleh Tinggalkan Mereka
Respons Banyak Gerai Ritel yang Kosong, Hafisz Tohir: Pemerintah Tak Boleh Tinggalkan Mereka