Berita Kota Padang terbaru dan berita Sumbar terbaru: Walhi Sumbar mengajak para calon yang akan maju pada Pilkada Sumbar untuk lebih peduli kepada isu lingkungan
Padang, Padangkita.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Barat (Sumbar) menilai visi-misi dan program pasangan calon yang bertarung pada Pilkada, lebih berorientasikan kepada pembangunan fisik, minim soal lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Uslaini mengajak pasangan calon yang bertarung, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, di Sumbar untuk mengusung visi-misi lingkungan hijau dan pembangunan berkelanjutan dalam membangun daerah jika nanti terpilih.
Selain itu, Walhi Sumbar juga berupaya menggalang opini publik terkait isu lingkungan yang dilakukan dalam bentuk survei daring.
"Walhi Sumbar secara kelembagaan mengusung tagline 'Pilkada Hijau'. Pilkada yang memilih politisi bersih, peduli lingkungan, dan berperspektif pembangunan yang berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Padangkita.com, Selasa (1/9/2020).
Oleh karena itu, Walhi Sumbar mengajak masyarakat untuk mengenali calon pemimpin di daerahnya dengan mempelajari visi-misi yang diusung. Masyarakat diminta untuk memastikan pasangan calon yang dipilih memiliki visi-misi menjaga dan menyelamatkan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
"Jangan pilih pasangan calon yang tidak memiliki visi-misi lingkungan yang bagus. Karena pembangunan ekonomi yang mengabaikan aspek lingkungan itu sama saja dengan bersiap menuju bunuh diri secara massal," jelas Uslaini.
Sementara itu, Kepala Departeman Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar, Yoni Candra mengatakan kondisi lingkungan saat ini mengkhawatirkan dengan adanya peralihan fungsi kawasan hutan serta penggunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) di sektor perkebunan kelapa sawit yang mengesampingkan aspek lingkungan dan aspek keadilan dalam proses pemanfaatan sumber daya alam.
"Hal tersebut bisa menimbulkan konflik secara vertikal dan secara horizontal, dan mengundang bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor," tuturnya.
Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, seyogianya pemerintah daerah menjalankan fungsinya sebagai pengambil kebijakan pada tingkat daerah, begitu juga soal permasalahan di sektor perkebunan.
Seharusnya, kata Yoni, pemerintah daerah menjalankan apa yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.
Berdasarkan fakta di lapangan, sangat minim upaya penyelesaian persoalan lingkungan dan sosial lainnya, belum lagi pemanfaatan sumberdaya alam yang mengundang bencana ekologis.
“Sepanjang 2019 sampai dengan Agustus 2020, wilayah Sumbar dilanda bencana sebanyak 773 kali, pohon tumbang 293 kejadian, bencana banjir dan banjir bandang 166 kejadian," sebutnya. [fru/pkt]
