Painan, Padangkita.com - Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), menolak Rencana Kerja Perusahaan (RKP) 2022.
Ketua Dewan Pengawas, Syahrial Effendi mengatakan, RKP yang diajukan direksi belum menggambarkan inovasi dan prospek bagi majunya bisnis perusahaan, sehingga sulit bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air itu untuk berkembang.
"Justru apa yang diajukan terlalu banyak belanja yang tidak jelas, di antaranya dana bencana dan pembelian peralatan yang tidak perlu," ujarnya pada Padangkita.com, Selasa (18/1/2022) di Painan.
Sesuai aturan, kata dia, Direksi PDAM wajib membuat RKP setiap tahun sebagai kontrak kinerja dan sekaligus penjabaran rencana kerja 5 tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dokumen kontrak kinerja atau RKP yang disusun direksi harus mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas dan selanjutnya diajukan bersama-sama pada bupati untuk meminta persetujuan.
Syahrial melanjutkan direksi sudah saatnya memiliki intuisi bisnis, sehingga keberadaan PDAM sebagai sebuah perusahaan pelat merah hendaknya mampu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Jangan selalu minta uang sama rakyat. Jadi, di samping pelayanan publik, harus ada juga orientasi bisnisnya sebagai badan usaha," ingatnya.
Secara terpisah Kepala Kasubag BUMD Bagian Perekonomian Setdakab Pessel, Rafna mengatakan hingga kini Direksi PDAM masih belum memberikan kontrak kinerjanya sesuai target 5 tahunan yang dibuat.
Karena itu, ia meminta agar jajaran manajemen PDAM segera menyampaikannya. Sebab, kata dia, kontrak kinerja merupakan sesuatu yang wajib dan sekaligus bentuk komitmen pengurus perusahaan terhadap kinerjanya.
Ketika ditanya soal laporan keuangan dan alokasi APBD selama periode 2021-2022, dirinya mengaku tidak berhak memberikan dan itu merupakan kewenangan PDAM untuk menyampaikannya pada publik.
"Kalau itu kami tidak bisa secara langsung memberikannya. Sebaiknya minta langsung pada direksi," ujarnya.
Sementara Direktur PDAM Tirta Langkisau Herman Budiarto mengaku rencana bisnis tahunan periode 2022 masih dalam tahapan penyusunan bersama dewan pengawas. Setelah itu baru disampaikan pada bupati.
Pada rencana bisnis tahun ini jajaran direksi memang masih belum memasukan rencana pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), mengingat keuangan perusahaan yang belum baik.
"Itu karena biaya operasional nyaris sama besarnya dengan pendapatan," sebut dia.
Saat ini pendapatan usaha penjualan air pada pelanggan tercatat sebesar Rp1,2 miliar per bulan. Sedangkan pengeluaran operasional mencapai Rp1,1 miliar per bulan, sehingga perseroan sulit untuk berinvestasi.
Ekspansi pengembangan jaringan atau membuka unit usaha turunan hanya bisa dilakukan jika adanya suntikan modal dari pemerintah kabupaten melalui APBD. Namun untuk 2021-2022, investasi itu tidak ada.
Baca juga: Kehilangan Air 40 Persen, DPRD Minta Pemerintah Evaluasi Status PDAM Tirta Langkisau
"Bisa jadi karena pemerintah daerah tidak ada duit. Makanya kami belum memasukkan perencanaan bisnis AMDK dalam RKP tahun ini," tuturnya. [amn/pkt]
