Kualitas Pelayanan Publik Pemprov Sumbar Melesat, Masuk 6 Besar Terbaik se-Indonesia

Kualitas Pelayanan Publik Pemprov Sumbar Melesat, Masuk 6 Besar Terbaik se-Indonesia

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menunjukkan penghargaan pelayanan publik terbaik bersama Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Andri Yulika, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Mursalim, Kepala Badan Penghubung Sumbar Aschari Cahyaditama, Ketua Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, serta Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Setdaprov Sumbar Igusti Firmansyah. [Foto: Dok. Biro Adpim Sumbar]

Jakarta, Padangkita.com - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) masuk enam besar provinsi terbaik dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023. Penghargaan atas capaian tersebut diterima Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dari Ombudsman RI di Jakarta, Kamis (14/12/2023).

"Alhamdulillah, Pemprov Sumbar berhasil masuk jajaran enam besar dari total 38 provinsi, masuk kategori A dengan total nilai 91,71, dan berada di zona hijau dengan opini kualitas tertinggi. Posisi ini melesat jauh dari capaian tahun lalu, di mana kita meraih peringkat 11 dari 34 provinsi, masuk kategori B dengan total nilai 82,60," ungkap Gubernur Mahyeldi usai menerima penghargaan.

Peningkatan capaian Pemprov Sumbar yang sangat signifikan pada tahun ini, kata Gubernur, menjadi kado akhir tahun yang patut disyukuri. Namun demikian, Gubernur bertekad Pemprov Sumbar bisa meraih peringkat yang lebih baik pada ajang serupa pada tahun 2024 nanti. Tentu saja, lanjut dia, peran serta seluruh perangkat daerah Pemprov Sumbar sangat menentukan untuk mewujudkan tekad tersebut.

"Pemprov Sumbar sangat fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Sebab, kepala daerah, legislatif, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) telah ditugaskan, dipekerjakan, dan dibiayai oleh negara dan masyarakat, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat," kata Mahyeldi.

Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman RI yang selalu memberikan arahan dalam perbaikan kualitas pelayanan publik di Sumbar. Selain itu, ia berharap agar kabupaten/kota di Sumbar terus berupaya meningkatkan kualitas kepatuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga pada penilaian tahun 2024 bisa masuk dalam jajaran pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dengan penilaian pelayanan publik kualitas tertinggi.

Ikut mendampingi Gubernur saat menerima penghargaan tersebut, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Andri Yulika, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Mursalim, Kepala Badan Penghubung Sumbar Aschari Cahyaditama, Ketua Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, serta Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Setdaprov Sumbar Igusti Firmansyah.

Andri Yulika menjelaskan, Pemprov Sumbar selalu mengalami peningkatan peringkat pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 lalu, Sumbar meraih peringkat 25 dari 34 provinsi, dengan total nilai 68,52, kategori C, dan berada di zona kuning.

"Lalu pada 2022, peringkat Sumbar naik ke posisi 11 dari 34 provinsi, dengan nilai 82,60, kategori B, tapi bisa masuk zona hijau. Alhamdulillah tahun ini kita peringkat 6, dengan total nilai 91,71, kategori A, serta kembali masuk zona hijau," kata Andri.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam sambutannya mengatakan, pada tahun ini terjadi peningkatan jumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang masuk ke dalam zona hijau. Ini, kata dia, dapat diartikan bahwa pemenuhan standar layanan, kompetensi penyelenggara dan pengelolaan pengaduan tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022.

“Tentunya, kenaikan ini tidak terlepas dari komitmen dari para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta keaktifan Ombudsman RI maupun perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggara layanan,” ujarnya.

Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung.

Baca juga: Pemprov Sumbar Raih Best Top 7 Exhibitors di Ajang ASN Culture Fest 2023

Najih menyebutkan, ada hal yang berbeda pada tahun ini, karena hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik disinergikan dengan produk pengawasan Ombudsman, yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi Ombudsman. [*/adpsb]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Roni Nazra Dikukuhkan jadi Kepala OJK Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ungkap soal Inklusi Keuangan
Roni Nazra Dikukuhkan jadi Kepala OJK Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ungkap soal Inklusi Keuangan
Sambut Rombongan Komisi X DPR, Gubernur Sumbar Ungkap Target Pariwisata Tingkatkan Fiskal
Sambut Rombongan Komisi X DPR, Gubernur Sumbar Ungkap Target Pariwisata Tingkatkan Fiskal
419 PNS Pemprov Sumbar Pensiun, Gubernur Mahyeldi Serahkan Piagam Penghargaan
419 PNS Pemprov Sumbar Pensiun, Gubernur Mahyeldi Serahkan Piagam Penghargaan
Sertifikat Halal Makanan Instalasi Gizi RSAM, Hasil Pengembangan Ekonomi Syariah - Industri Halal
Sertifikat Halal Makanan Instalasi Gizi RSAM, Hasil Pengembangan Ekonomi Syariah - Industri Halal
Kejar Target Prevalensi Stunting 14 Persen, Gubernur Mahyeldi: Perlu Strategi Baru
Kejar Target Prevalensi Stunting 14 Persen, Gubernur Mahyeldi: Perlu Strategi Baru
Banyak Irigasi di Sumbar Rusak Akibat Bencana, Pasokan Pangan ke Provinsi Riau Ikut Terganggu
Banyak Irigasi di Sumbar Rusak Akibat Bencana, Pasokan Pangan ke Provinsi Riau Ikut Terganggu