Padang, Padangkita.com - Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik menyorot banyaknya kasus konflik agraria di Sumatra Barat (Sumbar).
Dia menuturkan, ada 82 laporan pengaduan kasus yang diterima Komnas HAM dalam lima tahun terakhir di Sumbar, paling banyak terkait dengan konflik agraria.
"Konflik agraria ini terjadi di kabupaten/kota di Sumbar, dan itu terkait dengan perkebunan, tambang, dan sebagainya," ujarnya saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumbar, Jumat (13/5/2022).
Untuk itu, dirinya pun telah bertemu dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Kamis (12/5/2022) kemarin), untuk membantu penyelesaian kasus-kasus tersebut.
"Dalam pertemuan itu, saya tawarkan bagaimana Komnas HAM membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota untuk membuat mekanisme penyelesaian kasus, terutama dengan cara mediasi," jelasnya.
Dia menerangkan, pendekatan mediasi merupakan pendekatan yang paling efektif dalam menyelesaikan konflik agraria, termasuk untuk mencegah kekerasan yang terjadi.
"Karena di mana-mana kalau ada konflik agraria, itu selalu diikuti dengan kekerasan. Yang paling banyak adalah kekerasan aparat terhadap warga. Karena rumahnya digusur mereka melawan aparat," Taufan.
Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan kekerasan itu terjadi antara dua kelompok warga yang pro-kontra sehingga menyebabkan ada yang meninggal dunia.
"Mediasi biasanya efektif. Kalaupun kasusnya tidak bisa selesai dalam waktu singkat, tetapi biasanya efektif untuk mencegah karena orang duduk berunding," sampainya.
Menurutnya pula, Gubernur Sumbar setuju dengan saran Komnas HAM tersebut. Pemprov Sumbar akan mengundang perwakilan pemerintah kabupaten/kota untuk membahas saran Komnas HAM itu.
Baca Juga: 4 Ekor Sapi Terinfeksi Wabah PMK, Pasar Ternak Palangki Sijunjung Ditutup Sementara
Selain itu, dengan adanya mekanisme tersebut, pihak terkait bisa menggunakannya untuk membantu penyelesaiannya jika kasus serupa terulang kembali. [fru]
