Komisi V DPR Apresiasi Capaian Realisasi Anggaran Kemendes PDTT 2023

Komisi V DPR Apresiasi Capaian Realisasi Anggaran Kemendes PDTT 2023

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDTT di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). [Foto: Arief/nr/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Komisi V DPR RI mengapresiasi realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023.

Realisasi tersebut meliputi realisasi keuangan tahun anggaran 2023 sebesar 98,13 persen, dan realisasi fisik tahun anggaran sebesar 98,13 persen.

"Terhadap program/kegiatan di tahun anggaran 2023 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program tahun 2023. Sehingga tidak terulang kembali pada tahun anggaran berikutnya," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat membacakan hasil kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Rabu (13/3/2024).

Komisi V DPR juga meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Yang selanjutnya, sambung Ridwan, terkait dengan kebijakan Automatic Adjustment.

"Kami juga meminta Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk memastikan agar tidak mempengaruhi pencapaian output program prioritas tahun anggaran 2024 sesuai san dan masukan dari komisi V DPR," ucap Ridwan.

Dalam kesempatan itu, Ridwan juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023.

"Karenanya, kami meminta agar Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah preventif agar temuan tersebut tidak terulang kembali," ujar politikus dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Baca juga: Buka 4,4 Juta Lapangan Kerja, Komisi X DPR: Negara mesti Hadir Perkuat Ekonomi Kreatif

Ridwan juga mengingatkan, Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi untuk meningkatkan kinerja Bumdes dan Desa Wisata dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa. [*/pkt]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Komisi III DPR RI Cek Persiapan Keamanan Jelang ‘World Water Forum’ ke-10 di Bali
Komisi III DPR RI Cek Persiapan Keamanan Jelang ‘World Water Forum’ ke-10 di Bali
Hari Kebebasan Pers Sedunia, Abdul Kharis: Pers Garda Terdepan Sampaikan Kebenaran!
Hari Kebebasan Pers Sedunia, Abdul Kharis: Pers Garda Terdepan Sampaikan Kebenaran!
Biro Rensi Setjen DPR RI Gelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Revisi DIPA
Biro Rensi Setjen DPR RI Gelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Revisi DIPA
Komisi VIII DPR RI terus Dorong Penambahan Kuota Haji Indonesia
Komisi VIII DPR RI terus Dorong Penambahan Kuota Haji Indonesia
Tidak Hanya Tampilan, ABS: Redesain Website DPR Harus juga Perhatikan Konten Informatif
Tidak Hanya Tampilan, ABS: Redesain Website DPR Harus juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi III DPR RI Dukung Rencana Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online
Komisi III DPR RI Dukung Rencana Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online