Komisi IV DPR Dorong Pemerintah Sediakan Infrastruktur Peningkatan Produktivitas Pertanian

Komisi IV DPR Dorong Pemerintah Sediakan Infrastruktur Peningkatan Produktivitas Pertanian

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat membuka Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024). [Foto: Arief/Andri/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Komisi IV DPR RI berharap sektor pertanian Indonesia akan tumbuh menguat pada tahun 2025. Makanya, dalam menyusun kebijakan program Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2025, DPR mendorong pemerintah untuk menyediakan infrastruktur pertanian yang memadai, sehingga produktivitas pertanian akan meningkat serta dapat memenuhi kebutuhan domestik.

“Komisi IV menilai menyusun kebijakan dapat mempertimbangkan peningkatan pemanfaatan teknologi dan dorongan terhadap komersialisasi pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penyediaan bahan makanan untuk memenuhi permintaan domestik akan menjadi fokus utama," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat membuka Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

"Melalui penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai sehingga sektor pertanian Indonesia diharapkan akan dapat mengatasi tantangan dan memakan peluang yang ada untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat,” tambahnya.

Adapun perihal penyediaan infrastruktur pertanian ini juga didapatkan Komisi IV DPR RI dari hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Bali. Petani menyampaikan bahwa di Bali mereka banyak sekali mendapat bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), tetapi hal yang lebih dibutuhkan mereka saat ini adalah irigasi tersier.

Keberadaan irigasi tersier ini sangat dibutuhkan oleh petani sebagai antisipasi perubahan iklim mengingat beberapa saat lalu Indonesia sempat mengalami penurunan produktivitas dengan adanya  El Nino.

“Kalau alsintan bisa sewa, yang kami harapkan itu adalah irigasi tersier yang tidak bisa disewa. Dan, ini langsung saya menjadi terpikir bagaimana supaya perbaikan irigasi-irigasi tersier, sekunder maupun primer itu harus lebih difokuskan dan lebih dipercepat," ujarnya.

Baca juga: Kemenag Mangkir Panggilan Pansus Haji, DPR Ingatkan soal Pemanggilan Paksa lewat Polri

"Karena mereka (petani) bilang, sebaik apapun bibit benih tapi kalau airnya tidak ada sama juga bohong,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan.

[*/rjl]

Baca Juga

Cheroline: Papua Barat Punya Potensi Besar Dukung Target Swasembada Energi Nasional
Cheroline: Papua Barat Punya Potensi Besar Dukung Target Swasembada Energi Nasional
BURT DPR Minta PT Jasindo Update Data Peserta Jamkestama
BURT DPR Minta PT Jasindo Update Data Peserta Jamkestama
Rencana Cetak Lahan Baru 3 Juta Hektare harus Diimbangi dengan Insentif Lahirnya Petani Muda
Rencana Cetak Lahan Baru 3 Juta Hektare harus Diimbangi dengan Insentif Lahirnya Petani Muda
Isi Kekosongan Hukum, Presiden Dapat Keluarkan Perppu Terbentuknya Badan Penyelenggara Haji
Isi Kekosongan Hukum, Presiden Dapat Keluarkan Perppu Terbentuknya Badan Penyelenggara Haji
BURT akan Jadikan DPR RI sebagai "Rumah Rakyat" yang Kian Aspiratif dan Modern
BURT akan Jadikan DPR RI sebagai "Rumah Rakyat" yang Kian Aspiratif dan Modern
Komisi X DPR Dukung Guru Honorer yang Diproses Hukum karena Dituduh Aniaya Anak Polisi
Komisi X DPR Dukung Guru Honorer yang Diproses Hukum karena Dituduh Aniaya Anak Polisi