Ketua DPR Dorong BI Buka Posko Pengaduan dan Penukaran Uang Mutilasi

Ketua DPR Dorong BI Buka Posko Pengaduan dan Penukaran Uang Mutilasi

Ketua DPR RI Puan Maharani. [Foto: Dok/Man/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Bank Indonesia (BI) untuk membuat posko pengaduan dan penukaran uang mutilasi. Puan mengungkapkan, langkah tersebut akan memudahkan masyarakat menukar uang palsu dengan uang asli dan meminimalisasi adanya ketakutan di kalangan masyarakat bahwa mereka telah kehilangan uang.

“Meski BI sudah mengumumkan masyarakat yang secara tidak sengaja mendapatkan uang mutilasi bisa menukarnya selama memenuhi kriteria, tapi perlu ada prosedur yang lebih intens ke masyarakat. Prosedur yang lebih ramah dan memudahkan,” ungkap Puan dalam rilis resmi Senin (11/9/2023).

Lebih lanjut, Mantan Menko PMK ini pun menyebut peredaran uang palsu cukup mengkhawatirkan. Sebab, menurut Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, uang palsu dapat merugikan masyarakat sekaligus mencoreng nama baik negara.

"Hal ini bukan hanya merupakan masalah keuangan, tetapi juga merugikan integritas mata uang negara dan dapat memberikan dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan keuangan Indonesia," ungkap Puan.

Puan pun mendesak Pemerintah, khususnya Kepolisian dan BI untuk segera mengambil tindakan tegas dan efektif dalam menindak pelaku peredaran uang mutilasi. Dengan tindakan preventif, tandas Puan, diharapkan masalah isu soal uang mutilasi ini tidak berlarut-larut karena dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Baca juga: Sesalkan Bentrokan di Pulau Rempang, Puan: Lakukan Pendekatan Humanis, Jangan Pakai Gas Air Mata

"Pastikan dulu kebenaran peredaran uang mutilasi. Dan jika terbukti benar ada, Kepolisian harus segera mengusut dan mencari pelaku peredaran uang mutilasi. Tindakan hukum harus diambil terhadap mereka yang terlibat dalam peredaran uang palsu sesuai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu. [*/pkt]

Baca berita Nasional terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Jangan Tebang Pilih, Pemerintah harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Asal Cina Produksi Baja Ilegal
Jangan Tebang Pilih, Pemerintah harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Asal Cina Produksi Baja Ilegal
Taufik Sorot Besarnya Tugas bidang Datun Kejaksaan dan Banyak DPO belum Ditangkap
Taufik Sorot Besarnya Tugas bidang Datun Kejaksaan dan Banyak DPO belum Ditangkap
DPR Ingatkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton harus Tepat Sasaran
DPR Ingatkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton harus Tepat Sasaran
Anis Byarwati Minta Pemerintahan Baru Lebih Bijak Terapkan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
Anis Byarwati Minta Pemerintahan Baru Lebih Bijak Terapkan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
Jelang Mudik Lebaran, Komisi VI DPR RI Beri Catatan Ini kepada Pertamina
Jelang Mudik Lebaran, Komisi VI DPR RI Beri Catatan Ini kepada Pertamina
Toriq Hidayat: Jumlah Pemudik Meningkat, Mudik 2024 harus Aman dan Selamat
Toriq Hidayat: Jumlah Pemudik Meningkat, Mudik 2024 harus Aman dan Selamat