Ketua DPD RI Paparkan 5 Langkah Nyata Atasi Kesenjangan Sosial Antar-Wilayah

Ketua DPD RI Paparkan 5 Langkah Nyata Atasi Kesenjangan Sosial Antar-Wilayah

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. [Foto: Dok. Humas DPD RI]

Surabaya, Padangkita.com - Tak dapat dipungkiri, jurang kesenjangan antar-wilayah di Indonesia begitu lebar. Dampaknya, terjadi ketimpangan yang jauh dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi ini imbas pembangunan secara komprehensif yang tak merata.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai harus ada langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan antar-wilayah dengan jurang yang sangat lebar tersebut.

"Ini menjadi masalah yang cukup serius dan memerlukan formula yang serius agar menurunkan tingkat kesenjangan sosial yang terjadi," tutur LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (17/11/2023).

Senator asal Jawa Timur itu menilai ketimpangan ini tentu saja akan menjadi hambatan yang serius dalam pengimplementasian program pengentasan kemiskinan dan lainnya.

Oleh karenanya harus ada langkah nyata dalam menekan kesenjangan antarwilayah. Indonesia Timur, LaNyalla melanjutkan, harus diberikan prioritas dalam pembangunan manusia.

LaNyalla menilai ada lima langkah yang harus diperhatikan pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu wilayah. Pertama, pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

Kedua, pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka.

"Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia ini harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek ekonomi saja," ujar LaNyalla.

Ketiga, pembangunan manusia memperhatikan upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitas manusia. Keempat, pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok. Pilar tersebut antara lain produktivitas, pemerataan, kesinambungan, serta pemberdayaan.

"Terakhir, pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya," kata dia.

Diketahui, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kesenjangan yang berlawanan dengan kesetaraan. Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), BPS menunjukkan data bahwa Papua merupakan daerah dengan IPM paling rendah.

Baca juga: LaNyalla: Cara Menjelmakan Indonesia Sesuai Cita-cita Pendiri Bangsa, Kembali ke Konstitusi Rumusan Mereka

Apalagi jika dibandingkan dengan DKI Jakarta, maka Papua tertinggal 20,54 poin. Indikatornya diukur dari perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. [*/pkt]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri Acara Ngunduh Mantu Rofik Mahdi Ubab dan Bilqis Choliliya. [Foto: Dok. Humas DPD RI]
Ketua DPD RI Hadiri Acara Ngunduh Mantu Rofik Mahdi Ubab dan Bilqis Choliliya
Mampu Kurangi Praktik Oligopoli, Sultan Dukung Kehadiran Industri Pabrik Kelapa Sawit Mini
Mampu Kurangi Praktik Oligopoli, Sultan Dukung Kehadiran Industri Pabrik Kelapa Sawit Mini
DPD RI Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi Digital untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
DPD RI Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi Digital untuk Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
Komite II DPD RI Usung Aspirasi soal Keterbatasan Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan SDA
Komite II DPD RI Usung Aspirasi soal Keterbatasan Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan SDA
Komite I DPD RI Usulkan UU Anti Money Politic untuk Wujudkan Pemilu Bersih
Komite I DPD RI Usulkan UU Anti Money Politic untuk Wujudkan Pemilu Bersih
Terbanyak Sepanjang Penyelenggaraan, DPD RI akan Lakukan Pengawasn Pelaksanaan Haji 2024
Terbanyak Sepanjang Penyelenggaraan, DPD RI akan Lakukan Pengawasn Pelaksanaan Haji 2024