Padang, Padangkita.com - Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus bergerak cepat dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu. Fokus utama saat ini beralih pada pemulihan jangka panjang, khususnya penyediaan hunian yang layak bagi warga terdampak.
Keseriusan ini ditunjukkan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat mendampingi langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, meninjau aset lahan Pemerintah Kota (Pemko) Padang yang diproyeksikan sebagai lokasi relokasi di kawasan belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Rabu (17/12/2025).
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Fadly Amran menekankan bahwa ketersediaan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) adalah kebutuhan mendesak. Hal ini demi menjamin keamanan warga yang selama ini tinggal di zona merah rawan bencana.
Fadly memaparkan, saat ini proses relokasi bertahap sedang berjalan. Sebanyak 80 kepala keluarga telah berhasil ditempatkan di Huntara Rumah Khusus Nelayan di kawasan Koto Tangah. Namun, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan riil di lapangan.
"Pemko Padang tengah mengupayakan pembangunan sekitar 500 unit Huntap sebagai solusi jangka panjang bagi warga terdampak," ujar Fadly di sela-sela peninjauan.
Menurut Fadly, pembangunan hunian ini memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar fisik bangunan. Langkah ini adalah upaya strategis untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana, serta memberikan rasa aman psikologis bagi para korban.
Oleh karena itu, Fadly secara khusus meminta dukungan penuh dari BNPB, tidak hanya untuk hunian, tetapi juga untuk program mitigasi lainnya seperti normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur lingkungan yang rusak parah.
"Kami sangat mengapresiasi dukungan BNPB yang terus mendampingi Pemko Padang sejak masa tanggap darurat hingga menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan ini penting agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran," tambahnya.
Merespons permintaan tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan sinyal positif. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menyokong penuh upaya pemulihan di Kota Padang, baik dari sisi anggaran maupun pendampingan teknis.
"BNPB siap membantu, termasuk dalam penyediaan hunian sementara ataupun hunian tetap bagi masyarakat terdampak, serta percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dikirimkan segera usulannya Pak Wali," tegas Suharyanto memberikan instruksi langsung.
Terkait kesiapan teknis lahan di Simpang Haru, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, memberikan rincian spesifik. Lahan yang ditinjau tersebut memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dan telah berstatus Hak Pakai Pemko Padang Nomor 12.
"Lahan tersebut dinyatakan layak untuk pembangunan sekitar 100 unit Huntara semipermanen," jelas Desmon.
Baca Juga: Gerak Cepat Pemko Padang, Material Huntara Simpang Haru Mulai Masuk
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemko Padang kini tengah merampungkan validasi data korban dan kerusakan di lima kecamatan terdampak. Data valid ini nantinya akan menjadi lampiran utama dalam proposal pengajuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi ke pemerintah pusat. [*/hdp]
