Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Wagub Sumbar Audy Joinaldy mengatakan Pemprov Sumbar akan mengikuti aturan pemerintah pusat soal larangan mudik lokal
Padang, Padangkita.com - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatra Barat (Sumbar) Audy Joinaldy mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar akan mengikuti aturan pemerintah pusat soal larangan mudik lokal atau mudik antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi di Sumbar.
"Arahan terbaru dari Kepala BNPB Pak Doni Monardo adalah tidak diperbolehkan mudik dalam satu provinsi. Kalau Sumbar, selama masih NKRI, kita ikutinlah. Kalau bendera kita masih merah putih, presiden sama, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ikutin anjuran dari pusat segalanya," ujarnya saat ditemui wartawan usai apel gelar pasukan pengamanan menyambut Idulfitri di Lapangan Imam Bonjol Padang, Rabu (5/4/2021).
Meski demikian, tutur dia, Pemprov Sumbar akan melakukan rapat koordinasi dalam waktu dekat dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar dan Komando Resort Militer 032/Wirabraja serta bupai/wali kota di Sumbar untuk membahas soal penyebaran Covid-19 dan larangan mudik.
Pasalnya, Sumbar saat ini termasuk ke dalam zona oranye atau zona sedang penyebaran Covid-19. Hanya dua daerah di Sumbar yang termasuk ke dalam zona kuning atau zona rendah penyebaran Covid-19, yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Dharmasraya.
"Sejauh ini, kita kemarin bicara dengan Bapak Kapolda dan Pak Danrem, yang telah ditentukan itu pertama kita melakukan penyekatan di tujuh titik (di wilayah perbatasan). Kalau untuk mudik lokal, ini masih dibicarakan lagi. Karena mudik lokal ini lebih sulit kontrolnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Wagub Sumbar menyampaikan Pemprov Sumbar saat ini masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat soal larangan mudik lokal.
"Ini kan baru statement dari Pak Doni. Kita tunggu surat edaran hitam di atas putihnya. Kita tunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Kita tunggu instruksi jelas," sebutnya.
Sebelumnya, Kepala BNPB Doni menuturkan larangan mudik pada Lebaran 2021 ini bukan hanya sekedar larangan mudik antar-provinsi, tetapi juga mudik lokal atau mudik antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi.
Sementara itu, sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan tidak melarang mudik lokal di Sumbar dengan syarat masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
Dijelaskan Mahyeldi, tidak adanya larangan mudik lokal di Sumbar karena pertimbangan ekonomi.
“Pertimbangannya, ekonomi masyarakat. Kalau tidak, mati ekonomi kita,” jelas Mahyeldi kepada Padangkita.com saat ditemui di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (26/4/2021).
Meski demikian, pada hari ini, Audy mengatakan Pemprov Sumbar akan mengikuti arahan dari pemerintah pusat soal larangan mudik lokal. Namun, Pemprov Sumbar tunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat. [abe]
