Jakarta, Padangkita.com – Penunjukan tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan (Menhut) RI menuai sorotan.
Pasalnya, sebanyak 25 persen dari anggota tim yang ditunjuk diketahui merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal ini memicu pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengenai transparansi proses seleksi tim tersebut.
“Kita bukannya meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” tegas Alex Indra Lukman kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).
Sorotan ini mengarah pada peran Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI, yang disebut-sebut membawa serta setidaknya 11 kader PSI ke dalam tim yang didanai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) ini.
Merujuk pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, tim FOLU Net Sink 2030 memiliki lima bidang utama, yaitu Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon, Konservasi, Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta Instrumen dan Informasi.
Dalam Kepmenhut 32/2025, Raja Juli Antoni tercatat sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim, didampingi seorang wakil penanggung jawab.
Dari 43 anggota tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030, terdapat 12 orang (25 persen) yang berasal dari politisi PSI. Mereka menduduki berbagai posisi dalam tim tersebut dan menerima honorarium bulanan dengan nominal yang bervariasi, tergantung pada tingkatan jabatan dalam tim.
Lampiran Kepmenhut No 32 Tahun 2025 menyebutkan bahwa penanggung jawab menerima honor sebesar Rp50 juta, wakil penanggung jawab Rp40 juta, dewan penasehat ahli (4 orang) masing-masing Rp25 juta, ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat, serta ketua bidang masing-masing Rp30 juta, anggota bidang Rp20 juta, dan staf kesekretariatan bidang Rp8 juta per bulan.
Alex Indra Lukman, yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, menyayangkan alokasi dana hibah yang dinilai lebih banyak dialokasikan untuk honorarium tim dibandingkan untuk program itu sendiri.
“Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alex menilai bahwa penetapan personel dan sistem honorarium ini mengindikasikan bahwa Menhut Raja Juli Antoni tidak mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Ia membandingkan dengan tim FOLU Net Sink 2030 periode sebelumnya yang mayoritas diisi oleh pejabat struktural KLHK dan akademisi pro lingkungan.
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sendiri merupakan amanat Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mengurangi emisi GRK, khususnya dari sektor kehutanan, dengan target penyerapan karbon bersih yang lebih tinggi dari emisi pada tahun 2030.
Program ini memiliki empat strategi utama: menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon.
Alex Indra Lukman mendesak Menhut Raja Juli Antoni untuk lebih transparan dalam penetapan personel tim FOLU Net Sink 2030.
Ia mengingatkan bahwa jika tidak ada keterbukaan, publik dapat menilai keputusan ini sebagai bagi-bagi kekuasaan kepada kolega, yang bertentangan dengan semangat pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 didanai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (NPDLH).
Baca Juga: Alex Indra Lukman: Bulog Harus Ikuti Mekanisme Pasar, Jangan Paksa Petani Jual Gabah Murah
Program ini diharapkan dapat mendukung komitmen Indonesia untuk mencapai tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030, dengan kontribusi sektor FOLU diproyeksikan mencapai hampir 60% dari target penurunan emisi GRK nasional. [*/hdp]
