Padang, Padangkita.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengumumkan terobosan besar di bidang kesehatan dengan meluncurkan program jaminan kesehatan gratis bagi seluruh warganya.
Mulai tanggal 5 Maret 2025, masyarakat Kota Padang dapat menikmati layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara gratis, hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Padang.
Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam acara penandatanganan komitmen bersama jaminan kesehatan dengan 27 rumah sakit yang ada di Kota Padang, Senin (3/3/2025).
"Masyarakat sudah lama menantikan program BPJS gratis ini. Kami ingin memastikan seluruh warga Padang mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, cukup dengan menunjukkan KTP Padang," ujar Fadly Amran, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.
Program BPJS gratis ini merupakan salah satu program unggulan (Progul) "Padang Melayani" yang menjadi prioritas kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir.
Fadly Amran menekankan bahwa program ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang, khususnya di sektor kesehatan.
"Ini adalah komitmen kami untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Kota Padang. Kami pastikan bahwa setiap warga yang memiliki KTP Padang dan berdomisili di Padang berhak mendapatkan layanan ini," tegasnya.
Mengenai mekanisme pelaksanaan program BPJS gratis ini, Wali Kota Fadly Amran menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota Padang bersama BPJS Kesehatan Cabang Padang sedang memfinalisasi detail teknisnya dalam beberapa hari ke depan.
"Yang jelas ber KTP Padang, domisili di Padang. Syarat lainnya mungkin ada tetapi tidak merumitkan masyarakat," kata Fadly, menjamin kemudahan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan program ini.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Fauzi Lukman Nurdiansyah, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan program BPJS gratis ini sesuai dengan skema yang ditetapkan oleh Pemko Padang.
"Kita sesuaikan (teknisnya) dengan Pemko. Yang jelas, baik peserta baru maupun pengalihan sudah bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit," ungkap Fauzi, memastikan bahwa baik peserta BPJS baru maupun peserta yang melakukan pengalihan status kepesertaan akan dapat langsung merasakan manfaat program ini.
Fauzi Lukman Nurdiansyah menambahkan bahwa sistem untuk menjalankan program ini sebenarnya sudah berjalan. Namun, penyempurnaan teknis pelaksanaan akan terus dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kota Padang agar program ini dapat berjalan lebih optimal dan efektif.
"Kami sudah menjalankan sistem yang ada. Untuk teknisnya agar lebih sempurna, nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan Ibu Kepala Dinas," ujarnya.
Fauzi juga mengungkapkan data bahwa saat ini cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Padang sudah mencapai 99,1 persen dari total penduduk. Namun, dari jumlah tersebut, peserta yang aktif membayar iuran hanya sekitar 78 persen. Artinya, masih ada sekitar 200.000 warga Kota Padang yang belum sepenuhnya menikmati layanan jaminan kesehatan.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memberikan apresiasi terhadap inisiatif program BPJS gratis ini. Namun, ia menekankan perlunya perbaikan sistem dan mekanisme pelaksanaan agar program ini benar-benar optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Sebenarnya, program ini sudah ada sebelumnya, tetapi tidak optimal. Sehingga teknisnya perlu diperbaiki agar masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," ujar Muharlion, mengingatkan pentingnya evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan.
Selain itu, Muharlion juga menyoroti perlunya peningkatan fasilitas dan sumber daya pendukung, seperti keberadaan tim penyelamat (rescue) di titik-titik rawan kecelakaan seperti kawasan Sitinjau Lauik dan Pantai Padang, untuk mempercepat penanganan korban kecelakaan.
Direktur Utama RS Unand, Yevri Zulfikar, mewakili pihak rumah sakit, menyatakan komitmen dan kesiapan penuh RS Unand dalam mendukung dan menjalankan program BPJS gratis ini.
Namun, ia mengusulkan perlunya penunjukan Person in Charge (PIC) atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan koordinasi di lapangan berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau kendala dalam pelaksanaan program.
"Kami di rumah sakit pada dasarnya siap menjalankan program ini. Tinggal memastikan kapan dimulai dan PIC-nya, sehingga tidak ada kesalahpahaman di lapangan," kata Yevri Zulfikar, menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara pihak terkait.
Dengan peluncuran program BPJS gratis ini, Pemerintah Kota (Pemko) Padang menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Cabang Padang Raih Penghargaan Tenant Terbaik dari Pemko Padang
Diharapkan, program ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh warga Kota Padang dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya memberikan jaminan kesehatan universal bagi masyarakat. [*/hdp]
