Jokowi Ingin Penghematan Besar-Besaran di 2017 dan 2018

Jokowi Ingin Penghematan Besar-Besaran di 2017 dan 2018

Presiden Joko widodo (Foto: Setkab)

Lampiran Gambar

Presiden Joko widodo (Foto: Setkab)

PadangKita - Presiden Joko Widodo meminta agar semua kementerian dan lembaga negara melakukan penghematan anggaran besar-besaran. Anggaran pun harus digunakan untuk sektor yang sangat prioritas.

Menurutnya banyak anggaran tidak perlu yang bisa dipangkas dan diperuntukan untuk kebutuhan yang lain yang jauh lebih penting. Tujuannya agar belanja modal bisa lebih besar.

"Banyak anggaran yang bisa dipotong atau dihemat dan dilarikan untuk belanja modal," kata Jokowi usai melakukan konferensi pers bersama Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Mengenai penghematan besar-besaran itu, Presiden menjelaskan, yang harus dilakukan adalah menggeser belanja barang, belanja aparatur untuk masuk kepada belanja modal. Tujuannya agar belanja pembangunan bisa lebih besar dirasakan oleh rakyat.

"Kita ingin agar 2017-2018 itu dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga," kata Jokowi, Selasa (4/4/2017) lalu.

“Oleh sebab itu, saya kemarin memerintahkan kepada seluruh menteri dan lembaga untuk dicek satu persatu secara detil, mana yang kira-kiranya rutinitas, mana yang kiranya yang tidak bermanfaat langsung coret masukan kebelanja modal,” terang Presiden.

Ditambahkan Presiden, silakan belanja modal itu digunakan juga di kementerian itu bukan digeser ke kementerian lain, tapi ia minta masuk ke belanja modal.

Dengan begitu, ekonomi Indonesia dapat tumbuh sesuai target pada tahun 2018 mendatang, yaitu 5,6%.seperti dilansir dari setkab.go.id.

Baca Juga

Andre Rosiade Dampingi Presiden Jokowi dan Ketua MPR Resmikan Istana Negara di IKN
Andre Rosiade Dampingi Presiden Jokowi dan Ketua MPR Resmikan Istana Negara di IKN
International Sustainability Forum 2024: Kadin Sumbar Dorong Ekonomi Berkelanjutan
International Sustainability Forum 2024: Kadin Sumbar Dorong Ekonomi Berkelanjutan
RAPBN 2025 harus Jadi Titik Pijak Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Baru
RAPBN 2025 harus Jadi Titik Pijak Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Baru
RAPBN 2025 Sebesar Rp3.613 Triliun harus Diprioritaskan untuk Program Pro-Rakyat
RAPBN 2025 Sebesar Rp3.613 Triliun harus Diprioritaskan untuk Program Pro-Rakyat
Tinjau Lokasi, Puan Pastikan Kesiapan DPR Gelar Sidang Tahunan 16 Agustus
Tinjau Lokasi, Puan Pastikan Kesiapan DPR Gelar Sidang Tahunan 16 Agustus
Sidang Tahunan 2024: Jokowi dan Prabowo Hadir, 2.022 Tamu akan Saksikan Pidato Kenegaraan
Sidang Tahunan 2024: Jokowi dan Prabowo Hadir, 2.022 Tamu akan Saksikan Pidato Kenegaraan