Natuna, Padangkita.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinjau dua kapal perang Indonesia yakni KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (08/01/2020) siang.
Presiden tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB. Dari atas kapal perang KRI Usman Harun, sekira sepuluh menit Presiden meninjau situasi di Perairan Natuna.
Jokowi didampingi antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif,” kata Presiden.
Sebagaimana banyak diberitakan, terdapat kapal asing yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) wilayah Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.
“Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa,” ucap Presiden.
Meski demikian, Presiden Jokowi menegaskan, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.
Karena, apabila ada kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.
Terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah akan memobilisasi 470 nelayan dan sejumlah kapal ikan menuju perairan Natuna Utara.
Baca juga: Mahfud MD: Secara Hukum, Tiongkok Tidak Berhak Mengklaim Perairan Natuna
Mahfud mengatakan para nelayan sengaja dikerahkan sebagai bukti bahwa Natuna Utara bukan wilayah China.
"Besok saya akan mengerahkan nelayan-nelayan. Sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya mendaftar mau ke sana untuk meramaikan Natuna untuk membuktikan bahwa itu milik kita," ujar Mahfud seperti dilansir cnnindonesia, Rabu (8/1).
Mahfud menuturkan 470 nelayan tersebut berasal dari wilayah Jawa. Sementara nelayan dari daerah lain, seperti Makassar hingga Maluku juga sudah mengajukan diri agar bisa bergabung di Natuna Utara.
(*/pk-04)
