Jelang Ramadan Diprediksi Pinjol Ilegal kian Marak, Moratorium terus Berlanjut

Jelang Ramadan Diprediksi Pinjol Ilegal kian Marak, Moratorium terus Berlanjut

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin saat mengikuti pertemuan Komisi XI DPR RI dengan otoritas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan OJK, di Batam, Kepulauan Riau. [Foto: Husen/nr/DPR RI]

Batam, Padangkita.com - Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal terus jadi perbincangan. Sebab pinjol ilegal masih menghantui sebagian masyarakat di daerah. Moratorium pinjol pun diserukan terus berlanjut.

Dalam pertemuan Komisi XI DPR RI dengan otoritas Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Batam, Kepulauan Riau, isu pinjol masih jadi perbincangan menarik dan dominan.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin berharap OJK terus melanjutkan moratorium pinjol, karena dinilai masih meresahkan masyarakat.

Pada saat yang sama, regulasi pinjol mesti diperketat sambil mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan.

"Ternyata kabar baiknya adalah moratorium pinjol itu akan terus dilanjutkan. Infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengaturannya masih dipersiapkan oleh OJK sendiri," ungkap Puteri dalam keteranganya, Senin (4/3/2024).

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, jelang Ramadan dan Lebaran, mungkin masih banyak masyarakat yang mengakses pinjaman lewat pinjol untuk memenuhi kebutuhannya.

Puteri berharap, fenomena pinjol tak lagi menelan korban jiwa, seperti terjadi di dapilnya, Jabar VI (Bekasi, Depok).

Baca juga: Pinjol Jadi Opsi Bayar UKT, Komisi X DPR Usul Pembaruan Struktur Anggaran Pendidikan

"Kita sangat berharap menyambut bulan puasa dan lebaran ini tidak ada korban pinjol yang bergelimpangan lagi. Khususnya di daerah pemilihan saya di Jawa Barat, Pinjol itu sudah memakan korban jiwa. Ada yang sampai bunuh diri karena ditagih," pungkasnya. [*/pkt]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Anis Byarwati Minta Pemerintahan Baru Lebih Bijak Terapkan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
Anis Byarwati Minta Pemerintahan Baru Lebih Bijak Terapkan Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
Jelang Mudik Lebaran, Komisi VI DPR RI Beri Catatan Ini kepada Pertamina
Jelang Mudik Lebaran, Komisi VI DPR RI Beri Catatan Ini kepada Pertamina
Toriq Hidayat: Jumlah Pemudik Meningkat, Mudik 2024 harus Aman dan Selamat
Toriq Hidayat: Jumlah Pemudik Meningkat, Mudik 2024 harus Aman dan Selamat
Kemenhub mesti Konsisten Implementasikan Regulasi Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan
Kemenhub mesti Konsisten Implementasikan Regulasi Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan
Legislator Beberkan 4 Pertimbangan di Balik Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
Legislator Beberkan 4 Pertimbangan di Balik Usul Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif
DPR RI Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Paten
DPR RI Tetapkan Keanggotaan Pansus RUU Paten