Jalan Sehat Kerukunan, Ribuan Warga Padang Rayakan Toleransi Sambut HUT ke-80 RI

Jalan Sehat Kerukunan, Ribuan Warga Padang Rayakan Toleransi Sambut HUT ke-80 RI

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah melepas peserta Jalan Sehat Kerukunan.

Padang, Padangkita.com —Ribuan warga dari berbagai latar belakang agama dan etnis membanjiri Kota Padang untuk mengikuti Jalan Sehat Kerukunan, sebuah momentum kolaboratif yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Acara ini menjadi simbol nyata komitmen Sumatera Barat dalam merawat keberagaman dan persatuan antar umat beragama.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Barat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Kemenag Kota Padang ini dilepas secara langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi. Turut hadir mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Arry Yuswandi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Edison, serta jajaran pejabat Kemenag dan tokoh agama setempat.

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa melalui kebersamaan dan saling menghargai perbedaan. Ia menegaskan bahwa filosofi "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" yang mengakar kuat di Sumatera Barat telah menjadi pondasi kerukunan yang harus terus dijaga. "Jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin mengganggu kerukunan yang sudah lama kita rawat," tegasnya.

Peserta dari berbagai sekolah keagamaan, seperti Xaverius, Don Bosco, dan Maria, hingga komunitas Kong Hu Cu dan Buddha, terlihat berbaur akrab dengan siswa madrasah. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bahwa akulturasi budaya dan agama telah terjalin harmonis di Sumatera Barat.

"Ini adalah kekompakan yang harus kita jaga. Masyarakat Minang telah lama terbiasa hidup dalam keberagaman. Bahkan semua suku bisa fasih berbahasa Minang, itulah bentuk persatuan yang otentik," ungkap Gubernur yang disambut yel-yel penuh semangat dari para peserta.

Mahyeldi juga menekankan bahwa siapa pun yang suka memecah belah adalah perilaku penjajah. "Kita tidak boleh diadu domba. Kerukunan ini adalah modal besar kita dalam menjaga keutuhan bangsa. Mari terus membaur untuk Indonesia yang damai dan harmonis," ajaknya.

Sementara itu, Plt. Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, H. Edison, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata upaya merawat keharmonisan di Ranah Minang. "Hari ini kita satukan langkah dalam gerak jalan kerukunan. Inilah bukti bahwa Sumatera Barat siap menjaga harmoni dan hidup berdampingan dalam damai," ujarnya.

Baca Juga: Survei Membuktikan Sumbar Kini Jadi Provinsi Percontohan Toleransi di Indonesia

Melalui Jalan Sehat Kerukunan, Kanwil Kemenag Sumbar bersama Pemerintah Provinsi tidak hanya memperingati kemerdekaan, tetapi juga menanamkan kembali semangat toleransi sebagai pondasi kehidupan berbangsa. Ini merupakan langkah kecil yang bermakna besar bagi masa depan persatuan Indonesia. [*/hdp]

Baca Juga

Dedikasi Luar Biasa Penghulu di Pasaman: Rela Arungi Sungai Demi Nikahkan Pengantin
Dedikasi Luar Biasa Penghulu di Pasaman: Rela Arungi Sungai Demi Nikahkan Pengantin
Raih Juara I, Grup Kasidah Limapuluh Kota Siap Harumkan Sumbar di Kancah Nasional
Raih Juara I, Grup Kasidah Limapuluh Kota Siap Harumkan Sumbar di Kancah Nasional
Menteri Agama Sesalkan Pembubaran Ibadah di Padang, Siapkan Kurikulum Cinta
Menteri Agama Sesalkan Pembubaran Ibadah di Padang, Siapkan Kurikulum Cinta
Bukan SARA, Ini Penjelasan Kemenag Sumbar Soal Insiden Pembubaran Ibadah di Padang
Bukan SARA, Ini Penjelasan Kemenag Sumbar Soal Insiden Pembubaran Ibadah di Padang
BP Haji Genjot Pengesahan RUU Haji, Kuliah Umum di UNP Bahas Kesiapan Haji 2026 dan Peluang Rendang Mendunia di Tanah Suci
BP Haji Genjot Pengesahan RUU Haji, Kuliah Umum di UNP Bahas Kesiapan Haji 2026 dan Peluang Rendang Mendunia di Tanah Suci
Garbarata dan Fast Track Tingkatkan Kenyamanan Jemaah, Layanan Haji Embarkasi Padang Raih Apresiasi DPR
Garbarata dan Fast Track Tingkatkan Kenyamanan Jemaah, Layanan Haji Embarkasi Padang Raih Apresiasi DPR