Padang, Padangkita.com - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatra Barat (Sumbar), Saiful mengungkap sejumlah persoalan dalam pendaftaran tanah di Sumbar.
Meski begitu, pada tahun 2021 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), BPN Sumbar telah membagikan 5.000 sertifikat hak atas tanah masyarakat.
Sebanyak 10 sertifikat di antaranya diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
"Ada beberapa kendala yang dihadapi jajaran Kanwil BPN Sumatra Barat dalam melaksanakan pendaftaran tanah di Provinsi Sumbar. Adanya pola kepemilikan tanah yang sangat spesifik (tanah adat/ulayat) dengan karakteristik kepemilikan bersama,” kata Saiful dalam acara sosialisasi program PTSL dan penyerahan sertifikat tanah, Senin (13/12/2021).
Dalam acara itu hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil secara virtual, dan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
“Untuk itu kami mengajukan permohonan kepada Menteri ATR/BPN agar diberikan kebijakan khusus dalam pendaftaran tanah ulayat/adat (kepemilikan bersama) di Sumatra Barat,” ucap Saiful.
Lebih jauh dia mengungkapkan, beberapa kendala dalam menjalankan program PTSL di Sumbar.
Antara lain sulitnya mendapatkan tanda tangan masyarakat karena budaya merantau yang tinggi. Kemudian, kekhawatiran, jika tanah yang telah didaftarkan akan lebih mudah diperjualbelikan.
Baca juga: Sosialisasi Program PTSL, Menteri ATR/BPN: 2025 Semua Tanah Harus Terdaftar
Selanjutnya, pemangku adat masih ada yang tidak mau mengikuti program PTSL karena belum memahami secara utuh manfaat dari program tersebut. [*/pkt]
