Ini Empat Kepala Daerah di Sumbar yang Ditegur Mendagri Tito Karnavian

Padang, Padangkita.com – Empat kepala daerah di Sumatra Barat (Sumbar) ditegur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian karena tidak hadir dalam rapat penanganan Covid-19 di Auditorium Gubernur Sumbar, Jumat (17/12/2021).

Empat kepala daerah tersebut yaitu Bupati Solok Epyardi Asda, Wali Kota Padang Hendri Septa, Wali Kota Payakumbuh Reza Fahlepi, dan Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran.

Padahal, kata Tito, kehadirannya bersama rombongan Kemendagri ke Sumbar atas perintah Presiden Joko Widodo yang menitipkan pesan agar kepala daerah, jajaran, TNI, dan Polri untuk bisa mempercepat program vaksinasi Covid-19 di Sumbar.

Tito juga mengingatkan pentingnya untuk pengetatan protokol kesehatan seperti penggunaan masker. Hal tersebut karena adanya potensi penyebaran Covid-19 varian Omicron.

“Kehadiran kami ke Sumbar, sesuai perintah Bapak Presiden. Kemarin beliau menyampaikan kepala daerah, jajaran, TNI, Polri untuk mempercepat vaksinasi. Selain penguatan protokol kesehatan, terutama pakai masker berulang-ulang, kita tidak tahu Omicron seperti apa,” ujarnya.

Tito menyampaikan Presiden Joko Widodo telah menargetkan capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia sebesar 70 persen untuk dosis pertama.

Menurutnya, angka ini baru bis terwujud kalau semua daerah serempak. Sementara, di sisi lain, capaian vaksinasi di Sumbar belum 70 persen meski angka vaksinasi meningkat beberapa bulan terakhir.

“Oleh karena itu, kami hadir ke sini meminta gubernur, jajaran, bupati/wali kota, Kapolda, Danrem, Binda, termasuk BNN semua harus bergerak,” jelasnya

“Ini kunjungan saya yang kesekian selama dua minggu ini. Saya menyayangkan ada beberapa kepala daerah yang tidak hadir. Saya catat itu. Bupati Solok tidak hadir. Wali Kota Payakumbuh katanya ada acara. Wali  Padang Panjang, Wali Kota Padang tidak hadir,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Tito menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan jika yang hadir adalah wakil kepala daerah atau sekretaris daerah. Namun, jika selain itu, dia menyayangkan karena bukan pengambil keputusan.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Perbanyak Belanja Publik, Kurangi Belanja Aparatur

“Di luar tingkat yang lain saya tahu mereka bukan pengambil keputusan. Kita ini yang hadir adalah pemgambil keputusan,” ungkapnya. [fru/pkt]

Terpopuler

Add New Playlist