Ini Catatan Hasil Temuan Timwas Haji DPR yang Turun ke 5 Titik Pemondokan Jemaah

Ini Catatan Hasil Temuan Timwas Haji DPR yang Turun ke 5 Titik Pemondokan Jemaah

Ilustrasi pelaksanaan ibadah haji. [Foto: Dok. Kemenag]

Makkah, Padangkita.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang melakukan tinjauan lapangan ke lima titik pemondokan jemaah di Kota Makkah, Sabtu (24/6/2023). Beberapa temuan menjadi concern dari para Anggota Timwas Haji DPR RI.

"Timwas DPR memantau pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kami menurunkan tim sampai lima kelompok untuk memantau akomodasi di beberapa sektor yang akan kita kunjungi. Ada teman-teman yang di bidang kesehatan, ada bidang transportasi, ada katering, ada juga sumber daya manusia," ujar Marwan.

Politisi PKB ini menjelaskan Timwas Haji DPR RI yang dipimpinnya akan meninjau beberapa sektor, yakni sektor 1 meliputi jemaah Jawa Barat sebagian Banten, kemudian sektor 9 sekarang ini diisi dari sebagian Jemaah Sumatra Utara dan sebagian dari DKI Jakarta.

"Pada dasarnya, layanan pemerintah terhadap jemaah haji sudah cukup memadai untuk memberikan kenyamanan bagi para jemaah. Baik itu hotel, kemudian kesempatan beribadah, fasilitas kesehatan, bisa menjangkau Jemaah,” kata Marwan.

Ia menyebutkan, ia dan tim sempat melihat kamar-kamar di dalam hotel-hotel. Di dalam ada sampai 5-6 bed (tempat tidur) yang dihuni oleh para Jemaah. Namun, kata Marwan, itu sesuai dengan ukuran kamar.

“Kalau ukuran kamarnya kecil hanya 4 tempat tidur, yang besar 6 tempat tidur. Jadi tidak ada persoalan dengan angka, sebetulnya itu ketercukupan ruangan. Tentu saja, kalau ruangannya besar yang akan berakibat hanya kamar mandi, antrieannya lebih panjang," tutur Marwan dalam keterangannya, dikutip Minggu (25/6/2023).

Meski beitu, Legislator Dapil Sumatera Utara II juga memberikan catatan beberapa hal atas hasil tinjauan. Pertama, mengenai ibadah, nanti perlu perbaikan. Ibadah haji ini dilaksanakan selama 40 hari, maka 40 hari ini harus memadai untuk seluruh jemaah mendapatkan kesempatan 'arbain' di Madinah. Kali ini temuan Timwas Haji DPR mendapatkan beberapa kelompok jemaah yang tidak dapat ‘arbain’ karena di sana (Madinah) itu hanya waktu yang terpakai 8 hari.

"Karena 8 hari keterlambatan pesawat maka kurang dari 40 waktu salat berjemaah tidak dapat ’arbain’. Ada yang memang cukup, karena 8 harinya jadi tersisa, karena itu ada perlu perbaikan karena harinya 40, ya mari kita kembalikan menjadi 9 hari di Madinah. Supaya jemaah ini merasa tenang, merasa puas bahwa mereka bisa ‘arbain’," jelas Marwan.

Kedua, soal makanan. Ada kesepakatan dengan DPR bahwa satu hari menjelang dan satu hari sesudah wukuf di Arafah disiapkan makan. Namun, keputusan pemerintah berdasarkan situasi lapangan tidak mungkin mengantar makanan yang dipesan dari katering, maka itu ditiadakan.

“Kami menemukan di beberapa sektor itu diselesaikan perkloter atau perombongan bahwa mereka bisa memesan di lingkungan hotel ini. Harganya juga lumayan murah, ada yang hanya 12 riyal sampai 20 riyal, lumayan juga lauknya. Umpamanya lauknya itu ada ayam, sayur kangkung, bayam, sambalnya juga terasa. Itu cukup murah,” ungkap Marwan.

Ia menduga bahwa alau disiapkan lewat katering tidak juga bisa memadai kalau melayani sampai 26 ribu orang dalam satu hotel. Itu harus diselesaikan dengan perkloter.

"Masa-masa yang akan datang kemungkinan untuk itu boleh kita sepakati nanti bersama pemerintah, untuk menyiasati supaya menghindari asupan yang diberikan berupa indomie atau apa namanya. Kalau makan pop mie, kalau sudah dua kali makan hanya diasupi dengan pop mie dan indomie, kita khawatir ya kesehatan jemaah kita menurun dan bahkan bisa mencret. Itu harus kita hindari. Kami melihat itu sebuah terobosan dari para jemaah, bahwa mereka punya siasat lah untuk itu," tandasnya.

Yang ketiga, catatan mengenai jemaah lanjut usia (lansia). Apalagi dengan tagline pemerintah ‘Haji Ramah Lansia’. Ramah Lansia itu, kata Marwan, seharusnya bukan hanya tagline.

“Kita berkeinginan ramah lansia itu masuk dalam akomodasi, konsumsi, dan lain -lain. Umpamanya penempatan para jemaah tidak di level (lantai) tinggi, ditempatkan di yang tidak terlalu tinggi atau di lantai-lantai bawah lah. Tapi karena sebagian besar jemaah lansia berkebutuhan ini tidak ada pendamping, itu harus mengikuti rombongannya sendiri,” kata Marwan.

Timwas juga menemukan beberapa kamar ada yang lansia berkebutuhan khusus. Itu karena kerelaan dari para jemaah satu kelompoknya. Bahwa kebutuhannya di kamar khusus itu, kamar mandi diselesaikan oleh teman-temannya satu kelompok.

“Tentu kalau disebutkan keberatankah jemaah itu? Tentu keberatan. Tapi dari sisi kemanusiaan, sisi ibadah, mereka tetap melakukannya itu dengan ikhlas. Mereka kerjakan mengganti popok, menyiram dan lain-lain. Pastinya kan bukan tugas jemaah sendiri, tapi karena ada jemaah berkebutuhan khusus itu mereka lakukan,” ujar Marwan.

“Itu satu sisi yang positif dari jemaah kita bahwa kerelaan para jemaah asal yang membantu itu luar biasa. Saya mengapresiasi jemaah-jemaah kita yang berada di dalam satu kamar ada yang lansia berkebutuhan khusus itu ditangani dengan baik itu tidak mudah," ulas Marwan.

Kemudian soal kesehatan di pemondokan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini melihat sebetulnya dari sisi antisipasi sudah cukup. Ada sebutannya posko kesehatan satelit, itu berada di kloter-kloter di hotel-hotel. Tapi selain itu ada pos-pos kesehatan, ada kesehatan dakar dan lain-lain.

"Saya kira beberapa catatan memang perlu untuk perbaikan kita. Kemudian kami di DPR, ke depan akan membuat perhajian kita ini lebih baik, mempercepat proses. Sekarang daftar tunggu kita sudah cukup panjang, melelahkan sekali bagi jamah untuk menunggu. Ada yang 40 tahun. Kami lagi mau merancang seperti apa cara mempercepat seperti itu,” kata Marwan.

“Maka, setelah kunjungan-kunjungan seperti ini tentu sebagian kita merasa bergembira, jamah terlayani dengan baik, sebagian lagi kita catat untuk perbaikan ketahun-tahun mendatang," pungkasnya.

Baca juga: Cek Kesiapan Tenaga Kesehatan Haji, Timwas DPR Temukan Banyak Jemaah Lansia Dirawat

Selain Marwan Dasopang, pengawasan lapangan juga diikuti oleh Anggota DPR Samsu Niang, Delmeria, Saifullah Tamliha, Yandri Susanto, Heru Widodo, Endang Maria Astuti, T.A. Khalid, Gilang Dhiela Fararez, Eva Yuliana, Moh. Rano Al Fath. [*/pkt]

Baca Juga

Legislator Minta Kemenhub Kaji Ulang Keputusan Pencabutan Status Bandara Internasional
Legislator Minta Kemenhub Kaji Ulang Keputusan Pencabutan Status Bandara Internasional
Hardiknas 2024, Puan Soroti Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Tercipta SDM Unggul
Hardiknas 2024, Puan Soroti Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Tercipta SDM Unggul
DPR - Pemerintah terus Cermati Situasi Ekonomi Global Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
DPR - Pemerintah terus Cermati Situasi Ekonomi Global Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
Jangan Tebang Pilih, Pemerintah harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Asal Cina Produksi Baja Ilegal
Jangan Tebang Pilih, Pemerintah harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Asal Cina Produksi Baja Ilegal
Taufik Sorot Besarnya Tugas bidang Datun Kejaksaan dan Banyak DPO belum Ditangkap
Taufik Sorot Besarnya Tugas bidang Datun Kejaksaan dan Banyak DPO belum Ditangkap
DPR Ingatkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton harus Tepat Sasaran
DPR Ingatkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton harus Tepat Sasaran