Heboh Lonjakan Kenaikan UKT di PTN, Dede: Jangan-jangan Tak Ada lagi Subsidi Pemerintah

Heboh Lonjakan Kenaikan UKT di PTN, Dede: Jangan-jangan Tak Ada lagi Subsidi Pemerintah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi. [Foto: Dok. Humas DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN). Menurutnya, kenaikan signifikan 50 persen hingga 100 persen, seharusnya tidak boleh terjadi secara mendadak, melainkan secara bertahap.

"Mestinya secara bertahap tiap tahun ada kenaikan 10%, itu masih terbilang wajar. Namun, jika lonjakan terlalu besar, kita harus bertanya, inflasi apa yang menyebabkan harga pendidikan menjadi naik? Apakah mengikuti harga cabai atau harga telur?" ungkap Dede mempertanyakan, dalam keterangannya, dikutip Selasa (7/5/2024).

Lebih lanjut, Dede curiga bahwa adanya pemotongan subsidi pemerintah kepada beberapa PTN, bisa jadi penyebabnya.

"Jangan-jangan pemerintah sudah tidak lagi menyubsidi beberapa perguruan tinggi negeri. Seberapa jauh ini kan akhirnya kaitannya kita juga perlu telusuri, komponen-komponen apa yang menyebabkan angka pembiayaan pendidikan menjadi tinggi," katanya.

Dede juga menyoroti implementasi dari status PTN Berbadan Hukum (PTNBH). Menurutnya, konsep PTNBH yang seharusnya membantu universitas mencari pendanaan di luar dari student body dan di luar subsidi pemerintah, PTNBH ini belum berjalan dengan sempurna.

"Kalau hanya sekadar menaikkan jumlah mahasiswa dengan pembiayaan dari mahasiswa itu sendiri, namanya bukan intisari dari peningkatan perguruan tinggi berbadan hukum. sudah saja menjadi swasta sekalian," kritiknya.

Ia juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengevaluasi pelaksanaan PTNBH ini. "Kami sudah meminta agar PTNBH ini dievaluasi untuk melihat apakah tercapai cita-citanya," tambahnya.

Baca juga: Komisi III DPR RI Dukung Rencana Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Kritik Komisi X DPR RI ini menandakan kebutuhan mendesak akan transparansi dan pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan di perguruan tinggi, agar pendidikan tinggi di Indonesia tetap terjangkau bagi masyarakat luas.

[*/pkt]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Anggota DPR RI Apresiasi Keberhasilan Kanwil Kemenag Sumbar Penuhi Kuota Haji 2024
Anggota DPR RI Apresiasi Keberhasilan Kanwil Kemenag Sumbar Penuhi Kuota Haji 2024
Terpilih jadi Pimpinan Pansus RUU Paten, Wihadi Target sebelum September jadi UU
Terpilih jadi Pimpinan Pansus RUU Paten, Wihadi Target sebelum September jadi UU
Objek Pengawasan Bawaslu Perlu Diperluas, Ongku: Banyak Pelanggaran tak Bisa Ditindak
Objek Pengawasan Bawaslu Perlu Diperluas, Ongku: Banyak Pelanggaran tak Bisa Ditindak
Dede Yusuf Usul Sejumlah Solusi soal UKT yang Melonjak, Salah Satunya Boleh Dicicil
Dede Yusuf Usul Sejumlah Solusi soal UKT yang Melonjak, Salah Satunya Boleh Dicicil
Pertemuan Parlemen di WWF 2024 Menandai Komitmen Politik Tangani Masalah Air dan Sanitasi
Pertemuan Parlemen di WWF 2024 Menandai Komitmen Politik Tangani Masalah Air dan Sanitasi
UNP Tidak Naikkan UKT,  lebih Memilih Tingkatkan Pendapatan lewat Unit Usaha 'Mart UNP'
UNP Tidak Naikkan UKT, lebih Memilih Tingkatkan Pendapatan lewat Unit Usaha 'Mart UNP'