Painan, Padangkita.com -Jumlah warga miskin di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) sangat besar. Jumlahnya hampir setengah, tepatnya mencapai 40 persen dari jumlah penduduk. Persoalan inipun menjalar ke bidang pendidikan, yang mengakibatkan sebanyak 5.988 anak di kabupaten itu tidak bersekolah.
"Ini perlu menjadi perhatian serius bagi Pemkab Pessel, karena sesuai visi dan misi, seperti di sektor pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang selama ini digadang-gadangkan," ingat Ketua DPRD Pessel, Ermizen pada Padangkita.com, Rabu (9/2/2022).
Sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang terhimpun dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2020 menunjukkan, dari 40.517 orang anak keluarga miskin di Kabupaten Pessel. Sebanyak 5.988 orang masih tercatat tidak bersekolah.
Angka tidak bersekolah ini tercatat dari usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun atau tingkat SD dan SMP.
Kepala BPS Pessel, Yudi Yos Elvin menyampaikan, pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Sehingga, pemerintah kabupaten mesti meningkatkan efektivitas program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun dan menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas, sesuai target SDGs sampai 2030.
Untuk diketahui, angka kemiskinan pada tahun 2021 mencatat rekor tertinggi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Sebelumnya, Kepala BPS Pessel, Yudi Yos Elvin mengungkapkan, lonjakan kemiskinan itu seiring naiknya garis kemiskinan di periode 2021 menjadi Rp 491.573 per kapita per bulan. Angka itu naik 5,09 persen dari Rp 467.743 per kapita per bulan akibat kenaikan harga kelompok bahan pangan.
“Kemudian di lain sisi pendapatan tidak naik, sehingga beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok itu menjadi bertambah,” ujarnya kepada Padangkita.com di Painan, Senin (31/1/2022) lalu.
Garis kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin. Berdasarkan catatan BPS, persentase dan populasi penduduk kemiskinan di Pesisir Selatan selama 5 tahun terakhir (2017-2021) terkonfirmasi berfluktuasi, namun dengan kecenderungan meningkat.
Pada 2017 lanjutnya angka kemiskinan tercatat sebesar 7,79 persen atau sekitar 35.530 jiwa dan turun menjadi 7,59 persen atau sebanyak 34.920 jiwa pada 2018. Lalu angka itu naik di 2019 menjadi 7,88 persen atau 36.510 jiwa dan turun ke posisi 7,61 persen atau 35.460 jiwa sepanjang 2020. Kemudian kembali melonjak pada 2021 hingga 37.140 jiwa atau sebesar 7,92 persen.
“Persentase posisi itu menempatkan Pesisir Selatan pada ranking ke-3 tertinggi dari 19 kabupaten/kota di Sumbar dan dari sisi populasi kedua tertinggi setelah Kota Padang,” tuturnya merinci.
Baca Juga : Setahun Rusma Yul Anwar, Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Catat Rekor Tertinggi
"Sebab persentase paling tinggi berada pada jenjang pendidikan SD dan semakin menurun pada jenjang lanjutan," terangnya.
Selain sektor pendidikan gratis dan kesehatan gratis, Ermizen juga menyoroti kinerja Pemkab Pessel dalam merancang majunya sektor pariwisata. Selain belum terlihat inovasi, Pemkab, kini kembali meniadakan Festival Langkisau yang selama ini telah menjadi alek rutin 'Negeri Berjuluk Sejuta Pesona' setiap hari jadi.
"Ya, itu satu lagi. Padahal kita tahu Festival Langkisau sudah jadi ikon kita. Tapi, tahu-tahunya sudah ditiadakan," tutupnya. [amn/pkt]
