Padang, Padangkita.com – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bermitra dengan—sekurangnya— lima koperasi atau usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Hal itu, kata Mahyeldi, merupakan salah satu langkah dalam membangun sinergi dan kolaborasi antarpelaku usaha dan pemerintah sebagai sumber pertumbuhan dan kekuatan ekonomi bangsa.
“Setiap OPD wajib bermitra dengan minimal lima Koperasi atau UMKM. Hal ini demi terwujudnya percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk menyukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia,” ujar Mahyeldi dalam rapat koordinasi mewujudkan kolaborasi dan sinergitas stakeholder pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk pemulihan serta pemerataan ekonomi di Sumbar, Kamis (9/6/2022).
Selain itu, kata Mahyeldi, Pemprov Sumbar sendiri telah melakukan program pelatihan serta pendampingan melalui OPD untuk menciptakan 100 ribu milenial entrepreneur, dengan target capaian 11.273 entrepreneur pada tahun 2022.
Gubernur Mahyeldi berharap dari beberapa langkah dan kebijkan Pemprov Sumbar dalam pengembangan koperasi dan UMKM, ada sinergitas dalam pembinaaan UMKM melalui langkah dan upaya yang lebih maksimal.
“Salah satunya meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM dengan melakukan pendekatan adopsi teknologi melalui transformasi digital dan produktivitas digital,” imbuh Mahyeldi.
Dari semua langkah-langkah dan kebijakan, Mayeldi berharap Sumbar benar-benar menjadi pusat perdagangan industri kecil, koperasi, dan UMKM.
Lebih jauh, Mahyeldi menegaskan, Pemprov Sumbar terus melakukan upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui program dana desa dan pembangunan infrastruktur.
Untuk itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda se-Kabupaten/Kota dalam memberikan kontribusi yang signifikan untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, kata Mahyeldi, Pemprov Sumbar telah menyiapkan beberapa fasilitas dan pedoman untuk mendukung Sumbar menjadi pusat industri halal tahun 2024. Antara lain melakukan konversi Bank Nagari konvensional menjadi Bank Nagari syariah, menyiapkan peraturan daerah.
Bahkan, Sumbar telah membentuk Komite Daerah Ekonomi Syariah (KDEKS) yang bertujuan untuk menjalankan visi dan misi Sumbar erlandaskan pada pedoman ABS-SBK, ’Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah’.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UMKM Siti Azizah, menyebut perlunya peran dari tiap stakeholder untuk mempercepat transformasi UMKM menjadi digital. Ia menargetkan di tahun 2024 rasio kewirausahaan nasional di Indonesia mencapai 3,95 persen yang diikuti dengan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen.
“Saat ini terindikasi pelaku usaha memiliki produktivitas yang rendah, untuk itu perlu adanya pengembangan kewirausahaan nasional, dengan membentuk program prioritas penguatan wirausaha dan UMKM, membentuk Perpres kewirausahaan nasional tahun 2022 - 2024, serta mempercepat sinergi lintas sektoral,” katanya.
Ia menambahkan, ke depan Indonesia akan menghadapi bonus demografi kalangan Pemuda Indonesia pada Tahun 2030, maka pemerintah berusaha untuk mengembangkan potensi besar tersebut melalui pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan di bidang Kewirausahaan. Salah satunya pengembangan wirausaha melalui skema inkubasi.
“Skema inkubasi memiliki tujuan menciptakan wirausaha baru, menguatkan dan mengembangkan UMKM, serta melakukan optimalisasi dalam perkembangan SDM dan IPTEK,” paparnya.
Siti Azizah berharap, dengan banyaknya lembaga inkubator yang berdiri, dan bersinergi dengan Kemeneterian Koperasi UKM, maka akan dapat menginkubasi sebanyak mungkin tenant/start up yang tangguh, kreatif, dan profesional.
“Dengan banyaknya tenant/start up yang tumbuh diharapkan target pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 terkait pertumbuhan wirausaha baru sebanyak 4 persen dan peningkatan Rasio kewirausahaan nasional 3,95 persen di tahun 2024 dapat tercapai,” ungkapnya.
Baca juga: Lantik 36 Pejabat Eselon III dan IV, Gubernur Mahyeldi Ingatkan ASN Ber-AKHLAK
Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM Sumbar, Nazwir, Kepala Bapedda Lingkup Prov Sumbar, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM se-sumbar, Ketua Satgas Halal Provinsi Sumbar Ikrar Abdi, dan perwakilan Bank Nagari. [*/pkt]
