Padang, Padangkita.com - Puluhan guru honorer mendatangi Kantor Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang, Rabu (4/11/2020). Tenaga pendidik ini ingin bertemu dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk mempertanyakan janji pemerintah dalam menyejahterakan guru honorer.
Irwan menyambut langsung kedatangan para guru honorer perwakilan dari kabupaten/kota yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35 Plus) Sumbar. Kepada gubernur, mereka juga menyampaikan keluhan selama menjalankan profesi sebagai tenaga honorer dan kelayakan pembayaran gaji.
Irwan mengatakan, pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar memberikan dukungan dan membantu memperjuangkan agar guru honorer bisa jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Kita dukung penuh agar guru honorer yang umurnya lewat 35 tahun bisa jadi PNS. Namun, ini kebijakan pusat. Prinsip, kita hanya berikan dukungan,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan Pemprov Sumbar, gubernur berjanji akan menyurati Presiden Joko Widodo agar harapan guru honorer dapat diperhatikan.
"Kita sangat membutuhkan guru-guru ini, karena guru PNS tidak cukup, apalagi sudah banyak yang pensiun, maka diharapkan guru-guru honorer ini bisa diangkat menjadi PNS," sebutnya.
Irwan menambahkan, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada tenaga pendidik yang sudah lama mengabdikan dirinya bagi negara, tetapi masih berstatus bukan pegawai negeri sipil.
"Tanpa mereka sekolah tidak ada yang mengajar. Di Sumbar, SMA saja ada seribu lebih. Mereka dibutuhkan tapi tidak diangkat menjadi PNS. Semoga perjuangannya dapat dikabulkan," harap Irwan.
Sementara itu, Ketua GTKHNK 35 Plus Provinsi Sumbar, Refdha Mulyani mengatakan guru honorer yang sudah berusia 35 tahun lebih ini memiliki kekhawatiran tidak dipekerjakan nantinya. Bahkan untuk dijadikan K2 sudah tidak masuk lagi. Apalagi mau jadi guru PNS, sudah lewat dari umur.
Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp250 Miliar untuk Pembebasan Tanah Jalan Tol Padang-Sicincin-Kapalo Hilalang
"Memang ini kebijakan pemerintah pusat, agar kami ini bisa jadi PNS, tanpa harus tes. Kami minta nasib kami ini diperhatikan. Agar kesejahteraan kami bisa terjamin," tandasnya.
Dengan adanya antara gubernur dan guru honorer ini, ia berharap pemerintah Sumbar dapat memprihatinkan kondisi para honorer. "Alhamdulillah, gubernur kita sangat respons dengan nasib kita semua," ucap Refdha. [pkt]
