Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menggelar rapat evaluasi kesiapan logistik dan kesiapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di ruang rapat Istana Gubernuran, Rabu (2/12/2020).
Rapat tersebut guna mempersiapkan pengadaan alat kelengkapan TPS pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Pada kesempatan itu, Irwan Prayitno menyampaikan pentingnya kerja sama antara seluruh pihak dalam pengadaan alat kelengkapan TPS.
“Pemenuhan alat perlengkapan TPS harus selesai pada H-1 dengan prinsip jumlahnya pas dengan kualitas baik dan tepat sasaran," kata dia.
Menurut Irwan, pencapaian tersebut memerlukan kerja sama yang baik dan solid antar-semua pihak di 19 KPU Kabupaten/Kota bersama-sama untuk membuat perencanaan pekerjaan di bidang logistik agar tidak ada kekacauan.
Seperti kapan setting packing dilakukan dan kapan distribusi harus dilakukan, termasuk dalam pengadaan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pemenuhan kebutuhan TPS di masa pandemi Covid-19.
Irwan berharap, agar KPU tidak hanya fokus pada logistik pemilihan saja, tapi juga pengadaan APD dalam rangka penerapan protokol kesehatan yang akan digunakan pada saat setting, packing, distribusi, maupun saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
"Ini harus dilakukan dengan cermat, jangan sampai dalam pemilihan nanti terjadi klaster baru," ucapnya.
Yang tak kalah penting semuanya harus ikuti protokol kesehatan bagian dari proses pengamanan pernyebaran virus corona di tengah Pilkada.
Apalagi Sumbar telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang mengatur pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sumbar.
Sukses pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya kesiapan dari penyelenggara Pilkada, pemerintah dan pemerintah daerah, dan kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan Pilkada serta potensi timbulnya klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 pada pelaksanaan Pilkada.
"Kuncinya adalah protokol kesehatan. KPU, Bawaslu dan pasangan calon wajib memberikan sosialisasi pada para pendukung dalam setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan," jelasnya.
Dalam rapat tersebut dijelaskan pada pelaksanaan Pilkada setiap anggota KPPS telah dilakukan rapid test yang sudah dianggarkan. Untuk jumlah personel KPPS dan Linmas se-Sumbar ada 112.932 orang, sementara yang telah menjalani tes rapid 108.783 orang.
"Memang belum semuanya dilakukan tes rapid. Pada hal kita semua tahu hasil dari rapid tes tidak menjamin dan tidak tepat. Bahkan Menteri Kesehatan saja tidak memberikan rekomendasi untuk tes rapid," tukas Irwan.
Sementara, dari data KPU yang telah menjalani tes rapid 108.783 orang dengan hasil sebanyak 8.790 orang reaktif, 40.304 orang non-reaktif dan yang belum keluar hasilnya sebanyak 59.689 orang. Dari 8.790 orang yang reaktif dilakukan tes swab sebanyak 166 orang yang hasilnya ada 6 orang positif Covid-19.
Seperti yang dijelaskan Irwan Prayitno, hasil tes rapid ada reaktif dan non-reaktif. Kalau reaktif itu diprediksi positif, harus segera dilakukan swab test (PCR).
Mengenai informasi ini, Gubernur Sumbar menegaskan agar setiap anggota KPPS yang reaktif wajib lakukan swab test. Kalau ternyata hasil swab test positif mereka harus dikarantina atau isolasi.
Baca Juga: Debat Kedua Pilgub Sumbar Kamis Besok Pukul 14.00, Tayang di TVOne dan Dimoderatori Tysa Novenny
"Alhamdulillah di Sumbar swab test masih gratis. Untuk itu saya harapkan agar melakukan swab test," ujarnya.
Melalui rapat evaluasi ini, Irwan berharap penyelenggaraan Pilkada agar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, serta terwujud sinergisitas yang kuat dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan Pilkada.
“Semua itu dalam upaya menciptakan pemilu demokratis, damai dan aman dari Covid-19,” ujar Gubernur. [pk]
