Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta dukungan Komisi V DPR RI untuk percepatan pemulihan infrastruktur vital daerah yang terdampak bencana, seperti jalan, jembatan dan saluran irigasi, prasarana air bersih, serta bendungan.
Menurut Mahyeldi, dampak bencana hidrometeorologi terhadap infrastruktur di Sumbar sangat serius. Berdasarkan hasil pendataan sementara, bencana telah merusak 73 prasarana air bersih, 23 saluran irigasi, 154 ruas jalan, 124 jembatan, dan 18 bendungan. Kerusakan infrastruktur meliputi 16 kabupaten/kota.
"Itu semua tentu perlu penanganan segera agar bisa kembali berfungsi seperti sediakala, sementara kami di daerah keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, kami mohon dukungan dari bapak dan ibu Komisi V DPR RI," ungkap Gubernur Mahyeldi dalam rapat bersama Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Rabu (10/12/2025).
Mahyeldi menyebut, jika persoalan infrastruktur tidak tertangani segera, maka dampaknya berpotensi akan meluas ke sektor sosial ekonomi dan pangan. Apalagi mendekati momentum Idul Fitri, kebutuhan pangan masyarakat meningkat, kondisi ini diprediksi akan berpengaruh terhadap ketersediaan dan harga pangan.
"Bencana ini telah melumpuhkan ekonomi masyarakat, banyak lahan pertanian masyarakat yang rusak. Sehingga perlu percepatan penanganan agar bisa kembali produktif dan tidak berdampak terhadap stok dan harga di pasaran," ujar Mahyeldi
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menyampaikan kunjungan ke Ranah Minang merupakan bentuk perhatian Komisi V terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana. Ia mengatakan, sebelum rapat, rombongan Komisi V telah melakukan peninjauan ke lokasi yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.
“Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti menegaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu merampungkan pendataan dampak dan kerugian sembari terus melakukan penanganan tanggap darurat. Agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera dilaksanakan.
"Untuk masuk ke tahap rehab rekon (rehabilitasi dan rekonstruksi), kita tentu perlu data yang jelas, untuk dijadikan rujukan. Kami di Kementerian PU sudah melakukan itu, daerah tentu juga mesti punya, nanti data tersebut kita cocokkan," tegasnya.
Baca juga: Pemprov Sumbar Rilis Kerusakan Material Akibat Bencana Hidrometeorologi, Ini Rinciannya
Rapat dengan Komisi V ini juga dihadiri Wali Kota Padang, Fadly Amran; Bupati Padang Pariaman, John Kenedi Aziz serta sejumlah instansi terkait lainnya. [*/adpsb]
