Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyatakan, informasi tentang adanya 1.125 orang kelompok radikan Negara Islam Indonesia (NII) di Sumbar, perlu disigi dan dicari kejelasannya.
Terutama, kata Gubernur Mahyeldi, apakah mereka tersebut betul-betul orang Sumbar. Pasalnya, lanjut Mahyeldi, sepanjang sejarah Ranah Minang dan Sumbar, tidak ada bibit-bibit pemberontakan.
Jutsru sebaliknya, tinta emas sejarah bangsa ini telah mencatat orang Sumbar sebagai para pahlawan pemersatu.
"PRRI hanya sebatas menyampaikan kritikan terhadap kebijakan pusat, bukan hendak berpisah dari NKRI. Masyarakat Sumbar adalah yang terdepan untuk menangkal radikalisme. Kecintaannya pada NKRI telah dibuktikan melalui berbagai peristiwa sejarah bangsa ini. Saya sebagai gubernur akan berada di depan memerangi radikalisme ini," kata Gubernur Mahyeldi usai Rapat Koordinasi Forkopimda, Rabu (20/4/2022).
Guna mengantisipasi masuknya paham radikal, Gubernur Mahyeldi didampingi Wakil Gubernur Audy Joinaldy mengimbau untuk menghidupkan kembali lapor 2x24 jam di tingkat rukun tetangga (RT).
Gubernur juga mengajak masyarakat Sumbar secara bersama-sama saling menjaga dan mencegah radikalisme di lingkungan masing-masing, termasuk meningkatkan pemahaman, melalui penyuluhan-penyuluhan.
Dalam Rakor Forkopimda tersebut, selain membahas isu radikalisme, juga dibahas berbagai persiapan antisipasi jelang cuti panjang dan mudik lebaran. Hadir dalam rakor tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar, perwakilan dari Polda, Korem 032, Lantamal, Lanud, Kajati Sumbar dan BIN Daerah Sumbar
Dalam rapat, Forkopimda bersepakat akan bersinergi dan berkolaborasi mengantisipsi berbagai masalah yang akan terjadi saat mudik lebaran. Di antara poin-poinnya ialah persiapan jalan dan lalu lintas, destinasi wisata, keamanan para pemudik, kelangkaan BBM dan bahan pokok, kebersihan, serta layanan informasi bagi masyarakat.
Untuk antisipasi kepadatan lalu lintas, Polda Sumbar menyiapkan 2.317 personel dari seluruh jajaran, dan ditempatkan di 89 pos yang tersebar di seluruh wilayah Sumbar, khususnya di lokasi rawan macet, rawan bencana, rawan kriminalitas, dan tempat wisata.
Sementara Wakil Ketua DPRD Irsyad Safar mengimbau agar pemerintah menurunkan Satgas BBM guna melakukan pengawasan di SPBU. Termasuk mengaktifkan lagi satgas pangan untuk atrisipasi kelangkaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok.
Baca juga: Soal Teroris Kelompok NII dan Gerakan Radikal di Sumbar, Ini Penjelasan dan Saran Sosiolog UIN IB
Irsyad juga meminta agar layanan kesehatan diharapkan beroperasi mulai H-10 dan H+10 tetap siaga. Terkait hal ini, Kadis Kesehatan Sumbar, Lila Yanwar menyebut telah menyiapkan petugas di 35 pos kesehatan yang siap melayani. [*/pkt]
