Gubernur Mahyeldi Minta OPD Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan Wapres dan Beberapa Menteri

|
Editor: Rina Akmal

Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: Salah satu yang menjadi perhatian dan tindak lanjut bersama adalah fly over Panorama I Sitinjau Lauik

Padang, Padangkita.com– Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera menindaklanjuti hasil kunjungan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri ke Sumbar.

Beberapa pekan lalu Sumbar sudah dikunjungi oleh  Wapres RI, Ketua OJK Pusat, Menteri Perdagangan, Menteri BPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Pertanian, lalu Menteri Kesehatan.

“Salah satu yang menjadi perhatian dan tindak lanjut bersama adalah kunjungan Menteri BPN/Kepala Bappenas berkaitan dengan fly over Panorama I Sitinjau Lauik,” ujar Mahyeldi saat rapat bersama Bupati/Wali Kota se-Sumbar di Padang, Sabtu (17/4/2021).

Pembangunan fly over Panorama I Sitinjau Lauik ditargetkan dimulai pengerjaannya pada 2022 dan selesai pada 2024.

Mahyeldi mengingatkan, tahap pengurusan izin lahan dan hutan lindung agar segera bisa diselesaikan tahun ini.

Sesuai rencana, pengerjaan fly over tersebut menggunakan sumber dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Untuk kelanjutannya, Bappeda Sumbar segera menyiapkan surat Gubernur ke Menteri BPN/Bappenas untuk permohonan pembiayaan dengan SBSN.

“Mudah-mudahan dengan dukungan kita semuanya pembangunan fly over Sitinjau Lauik bisa diselesaikan,” ujar Mahyeldi.

Sebab, menurutnya jalan Sintinjau Lauik tidak layak, baik dari aspek keselamatan maupun dari aspek kelancaran lalu lintas penumpang dan logistik.

“Kemarin sudah terjadi peristiwa kecelakaan tabrakan beruntun sebanyak tujuh kendaraan dan di setiap kejadian-kejadian langsung kita kirim ke kementerian BPN/Bappenas,” ungkapnya.

Terkait Stadion Sikabu di Padang Pariaman, kata Mahyeldi pembangunan sudah dimulai sejak semenjak 2015. Stadion ini rencananya dipakai untuk piala dunia, maka pembangunannya perlu diprioritaskan.

Anggaran pembangunan lanjutannya membutuhkan dana lebih kurang Rp1,3 triliun, dengan jumlah tersebut tentunya tidak mencukupi bagi APBD Sumbar.

“Karena keterbatasan itu, kita merencanakan pembangunan ini melalui konsep SBSN,” ujarnya.

Sehingga nanti konsekuensinya adalah pembangunan ini akan diserahkan kepada pemerintah pusat sesuai dengan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2011

Yaitu melalui pembiayaan proyek yang diterbitkan oleh SBSN, sehingga pembiayaan dan pengelolaanya ditangani oleh pusat.

Untuk itu, ke depan tentunya diperlukan langkah-langkah melalui Bappeda Provinsi Sumbar.

Selain itu, Mahyeldi juga menyebutkan dirinya bersama menteri juga sudah meninjau Danau Maninjau.

Berkaitan dengan itu, Danau Maninjau merupakan salah satu dari 15 danau prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang perlu segera diselamatkan dan dipulihkan kondisinya.

Sehingga nanti Danau Maninjau akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat Sumbar khususnya adalah Kabupaten Agam.

“Alhamdulliah kawasan ini sudah masuk dalam kawasan strategis nasional sebagai danau terindah di dunia,” sebutnya.

Dengan dasar ini maka Pemprov mendorong kepastian regulasi mengenai leading sektor danau, termasuk menjadi tugas yang jelas kepada semua kementerian.

Serta lembaga sesuai dengan kewenangan pusat dan daerah mengenai tata ruang dan zonasinya.

Dengan demikian, melalui Dinas Lingkungan Hidup Sumbar bersama kabupaten Agam dapat mempercepat penyusunan tata ruang serta pengendalian ruang di kawasan danau.

Lebih lanjut, Mahyeldi menyampaikan Menteri Bappenas juga telah mengunjungi pembangunan Monumen Bela Negara Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

PDRI yang merupakan bagian penting dalam perjuangan sejarah Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk penghargaan guna memperingati Hari Bela Negara yang ditetapkan pada 19 Desember tempat berdirinya Monumen Bela Negara PDRI di Sumbar.

Baca juga: Andre Rosiade dan 8 Kepala Daerah dari Sumbar Bahas Tol Padang-Sicincin Saat Berkunjung ke Kementerian PUPR

“Guna percepatan pembangunan monumen PDRI, kami meminta kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumbar agar segera menyusun grand design,” pintanya.

Grand design pembangunan yang dilengkapi dengan memperjelas peran dan fungsi dari masing-masing instansi terkait. [rna]

Baca berita Sumbar hari ini hanya di Padangkita.com.

Terpopuler