Gubernur Mahyeldi Kukuhkan Arif Ardiyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumbar

Gubernur Mahyeldi Kukuhkan Arif Ardiyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumbar

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama Arif Ardiyanto yang baru dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumbar. [Foto: Dok. Biro Adpim Sumbar]

Padang, Padangkita.com - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Barat (Sumbar) berganti. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengukuhkan Arif Ardiyanto sebagai Kepala BPKP Sumbar menggantikan Dessy Adin, di Istana Gubernur Sumbar, Selasa (17/12/2024).

Dalam sambutannya, Mahyeldi meyakini bahwa sinergitas antara BPKP dengan Pemda di Sumbar yang telah terjalin baik selama ini, akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan kepala yang baru. Dessy Adin, selanjutnya akan mengisi posisi yang ditinggalkan Arif Ardiyanto, sebagai Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan BPKP RI.

"Atas nama Pemprov Sumbar, kami mengucapkan selamat bertugas kepada bapak Arif Ardiyanto, dan terima kasih kepada ibuk Dessy Adin yang telah bertugas di Sumbar lebih kurang selama 3,5 tahun," ujar Mahyeldi dalam acara pengukuhan yang dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP RI Bidang Investigasi, Agustina Arumsari.

Mahyeldi menilai bahwa tugas Kepala BPKP Sumbar adalah amanah besar yang sangat berat. Namun, ia meyakini dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki Arif Ardiyanto, maka amanah tersebut akan dapat diemban dengan sebaik-baiknya.

"Pemprov Sumbar sangat menyadari begitu pentingnya peran BPKP selama ini dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah agar tetap taat dalam koridor. Semua itu tentu demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan," kata Mahyeldi.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP RI Bidang Investigasi, Agustina Arumsari menegaskan bahwa BPKP sesuai dengan tujuan pembentukannya, bertugas untuk mengawal pelaksanaan pembangunan serta penggunaan APBN dan APBD. Sebab, kata dia, setiap rupiah uang negara yang digunakan harus dipastikan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Pemprov Sumbar Apresiasi Kinerja BPKP, Gubernur Mahyeldi: Mitra Konsultasi Terpercaya

"Good and clean governance adalah sebuah keharusan. Kami memahami, bahwa masalah pembangunan sangat kompleks. Oleh karena itu, kami akan terus mengawal Pemda dan instansi vertikal di daerah dalam pelaksanaan pembangunan serta penggunaan anggaran, demi tercapainya tujuan dari program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto," kata Agustina.

[*/adpsb]

Baca Juga

Painan, Padangkita.com - Di tengah Pandemi Covid-19, Bumnag Bersama Koto XI Tarusan mampu meraih omset Rp50 juta per bulan dari Pulau Setan.
Penyedia Jasa Transportasi dan Pengelola Objek Wisata Diminta Taati Standar Keselamatan
Ribuan Warga Salat Idul Fitri 1446 H di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Ini Pesan Mahyeldi
Ribuan Warga Salat Idul Fitri 1446 H di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Ini Pesan Mahyeldi
Sumbar Kondusif Jelang Lebaran Idul Fitri, Polda Kerahkan 4.427 Personel di 85 Pos Pengamanan
Sumbar Kondusif Jelang Lebaran Idul Fitri, Polda Kerahkan 4.427 Personel di 85 Pos Pengamanan
Berhasil Kendalikan Inflasi Jelang Idul Fitri 2025, Gubernur Mahyeldi Mendapat Apresiasi Mendagri
Berhasil Kendalikan Inflasi Jelang Idul Fitri 2025, Gubernur Mahyeldi Mendapat Apresiasi Mendagri
Tepis Tudingan Pembangunan Sumbar Mandek, Kepala Bappeda Ungkap Sederet Keberhasilan
Tepis Tudingan Pembangunan Sumbar Mandek, Kepala Bappeda Ungkap Sederet Keberhasilan
Gubernur Pastikan, Setelah Lebaran Ruas Jalan Batas Payakumbuh-Sitangkai akan Rigid Beton
Gubernur Pastikan, Setelah Lebaran Ruas Jalan Batas Payakumbuh-Sitangkai akan Rigid Beton