Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat dari Masa ke Masa

Gubernur Pasca-PRRI

Dalam suasana kemelut akibat PRRI, pemerintah Indonesia memecah Provinsi Sumatra Tengah menjadi tiga, yakni Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Gubernur Sumatra Barat pertama Kaharudin Datuk Rangkayo Basa, seorang tokoh kepolisian sarat pengalaman, dilantik pada 17 Mei 1958. Ia dipilih oleh pemerintah pusat karena sikapnya menolak bergabung ke dalam PRRI.

Walau demikian, hubungan Kaharudin dengan pemerintah pusat tidak berjalan mulus. Pada 5 Juli 1965, ia diberhentikan oleh Presiden Soekarno. Jabatan yang kosong sementara diisi oleh Penjabat Gubernur yakni SoepoetroBrotodiredjo, seorang pegawai pada Kementerian Dalam Negeri.

Soepoetro diketahui adalah seorang tokoh yang dekat kelompok komunis. Ini pula yang kembali memicu penolakan masyarakat Sumatra Barat. Mengantisipasi konflik yang pernah terjadi sebelumnya, pemerintah pada 4 Juni 1966 akhirnya mengganti Soepoetro dengan Harun Zain, seorang pengajar yang merupakan mantan Rektor Universitas Andalas.

Mestika Zed dalam bukunya Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945–1995 mengatakan, bukan hal yang mudah bagi Harun Zein saat pertama memimpin daerah yang dilanda konflik akibat PRRI. Ia awalnya dicurigai oleh masyarakat sebagai "orang pusat". Namun begitu, kepemimpinan Harun Zain terbukti berlanjut dua periode dan berhasil mengangkat kembali kepercayaan diri masyarakat Sumatra Barat.

Pada 18 Oktober 1977, jabatan Harun Zein berakhir dan digantikan oleh Azwar Anas, seorang tokoh militer yang pernah menjabat sebagai Dirut PT Semen Padang.

Azwar Anas dianggap sukses membangun Sumatra Barat secara fisik. Dua penghargaan bergengsi pada masa Orde Baru, yakni Prasamya Purnakarya Nugraha dan Prayojana Kriya Pata Prasamya Purnakarya Nugraha, berhasil diraih oleh Sumatra Barat di bawah kepemimpinannya.

Sayangnya, pada masa Azwar Anas pula, nagari-nagari di Sumatra Barat dipecah menjadi desa. Kebijakan ini ditempuh untuk mendapatkan Inpres Bandes yang dianggarkan sebesar Rp2 juta untuk setiap desa.

Seperti pendahulunya, Azwar Anas menjabat sebagai gubernur selama dua periode. Pengganti Azwar Anas, Hasan Basri Durin, seorang pamong senior, dilantik pada 30 Oktober 1987.

Hasan Basri Durin tidak sesukses Azwar Anas dalam pembangunan fisik, tetapi ia cukup fokus dalam melakukan pengembangan pendidikan di Sumatra Barat. Hal itu terlihat dari keterlibatannya dalam pendirian Yayasan Pendidikan Nusantara yang mengelola Universitas Bung Hatta

Mengikuti jejak dua gubernur sebelumnya, Hasan Basri Durin memimpin Sumatra Barat selama dua periode. Penggantinya dilantik pada 29 Desember 1997, yakni Muchlis Ibrahim, seorang perwira tinggi militer.

Muchlis Ibrahim hanya menjabat gubernur kurang dua tahun. Ia mengundurkan diri lantaran merasa diremehkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, menunjuk pejabat yang tidak ia pilih untuk menjadi wakil gubernurnya.

Pada 27 Maret 1999, Muchlis Ibrahim menyerahkan jabatan gubernur kepada Penjabat Gubernur Dunidja. Dunidja memimpin Sumatra Barat sembari menunggu gubernur definitif hasil pemilihan di DPRD Sumatra Barat

Pada 24 Februari 2000, Zainal Bakar dilantik sebagai Gubernur Sumatra Barat bersama dengan wakilnya, Fachri Ahmad. Zainal Bakar adalah seorang pamong, sedangkan Fachri Ahmad adalah seorang akademisi mantan Rektor Universitas Andalas.

Jabatan Zainal Bakar seharusnya berakhir pada 24 Februari 2005, tetapi diperpanjang hingga 14 Maret 2005 untuk mencegah kekosongan. Setelah itu, Sumatra Barat dipimpin Staf Ahli Mendagri Muhammad Thamrin dengan status Penjabat Gubernur. Thamrin bertugas mempersiapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada 27 Juni 2005.

Gubernur Hasil Pilkada

Pada 15 Agustus 2005, Gamawan Fauzi dilantik sebagai Gubernur Sumatra Barat didampingi Wakil Gubernur Marlis Rahman. Pasangan ini keluar sebagai pemenang dalam pemilihan gubernur dengan raihan 41,5% total suara, mengalahkan empat pasangan calon lainnya .

Gamawan Fauzi adalah seorang birokrat yang pernah menjabat Bupati Solok dua periode (1995–2005), sedangkan Marlis Rahman adalah seorang akademisi yang pernah menjabat Rektor Universitas Andalas.

Namun, Gamawan tidak menyelesaikan masa jabatannya. Pada 22 Oktober 2009, ia diangkat menjadi Mendagri di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meninggalkan Sumatra Barat yang baru saja luluh lantak akibat gempa bumi.

Jabatan gubernur yang tinggalkan praktis diisi oleh Marlis Rahman dengan status Pelaksana Tugas Gubernur, sebelum dilantik menjadi gubernur definitif pada 7 Desember 2009, menuntaskan sisa masa jabatan Gamawan.

Dalam pemilihan Gubernur Sumatra Barat berikutnya pada 2010, Irwan Prayitno keluar sebagai pemenang. Irwan menggandeng Muslim Kasim sebagai wakil gubenur. Pasangan ini berhasil meraup meraup 32,44% total suara, mengalahkan empat pasangan calon lainnya.

Irwan Prayitno adalah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tiga kali terpilih sebagai anggota DPR-RI sejak 1999. Adapun Muslim Kasim adalah birokrat yang pernah menjabat Bupati Padang Pariaman periode 2000–2010.

Dilantik pada 15 Agustus 2010, Irwan Prayitno memimpin Sumatra Barat dalam kondisi terpuruk akibat gempa. Selama kepemimpinannya, ia fokus pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana

Dalam pemilihan Gubernur Sumatra Barat 2015, Irwan Prayitno kembali melenggang sebagai Gubernur Sumatra Barat dengan menggandeng Wakil Gubernur Nasrul Abit, politikus Partai Gerindra yang pernah menjabat Bupati Pesisir Selatan dua periode (2005–2015). Pasangan ini keluar sebagai pemenang dengan raihan 58,62% total suara, unggul dari pasangan Muslim Kasim–Fauzi Bahar.

Terakhir, pada pemilihan Gubernur Sumatra Barat 2020, duet Mahyeldi dan Audy Joinaldy terpilih sebagai pemenang. Mahyeldi yang merupakan politikus PKS ini sebelumnya telah dua kali terpilih sebagai Wali Kota Padang sejak 2014. Adapun Audy Joinaldy memiliki latar belakang pengusaha dan baru terjun dalam dunia politik.(den/pkt)