Jumat, 20/11/2026 | 19:00 WIB

Padang

Lokasi cuaca

Pilih lokasi untuk melihat cuaca saat ini.

atau gunakan koordinat

Terkini

Cari

Temukan berita, topik, dan penulis.

Berita

Gubernur: Daftar Penerima Bansos Harus Terbuka

Berita Sumbar hari ini dan berita Corona Sumbar: Irwan Prayitno dan istri Nevi Zuairina dinyatakan positif covid-19, begini kondisinya.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (Foto: Ist)
Ukuran teks 16px

Padang, Padangkita.com - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah bupati/walikota untuk mengumumkan ke publik para penerima bantuan sosial (bansos) program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19.

Selain mengumumkan data ke publik, gubernur juga meminta kepada kepala daerah bupati/walikota untuk menyediakan saluran informasi dan pengaduan layanan bantuan sosial dan Covid-19.

“Wajib diumukan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah terhadap informasi publik," kata Irwan, Rabu (6/5/2020).

Irwan menjelaskan seluruh data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaring Pengaman sosial (JPS), Program Keluarga Harapan (PKH), penerima kartu prakerja, dan lainnya agar dipajang di kantor-kantor kecamatan, nagari, dan jorong atau tempat strategis lainnya yang bisa diakses masyarakat.

"Selain itu juga informasikan juga melalui media sosial dan website resmi pemerintah," tegasnya.

Gubernur juga meminta kepala daerah untuk menyiapkan pejabat dan juga petugas yang bertanggung jawab mengelola pengaduan tersebut.

Baca juga: Mengelola Aduan Bansos Covid-19

Langkah ini dilakukan oleh Pemrov Sumbar tidak terlepas dari saran Ombudsman RI perwakilan Sumbar, Komisi Informasi Sumbar dan Komnas Ham Sumbar.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani mengatakan tidak ada satu pun pemerintah kabupaten dan kota termasuk pemerintah provinsi yang menyediakan layanan pengaduan bansos di website masing-masing.

“Tidak satu pemerintah kabupaten kota, termasuk provinsi yang menyediakan layanan pengaduan,” kata Yefri saat diskusi daring beberapa hari lalu.

Menurut Yefri layanan pengaduan ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana perkembangan mengenai bantuan sosial kepada masyarakat.

Sedangkan Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska mengatakan instruksi yang dikeluarkan oleh Gubenur Sumbar merupakan bentuk keterbukaan informasi bagi publik.

Dirinya berharap keterbukaan informasi ini bisa segera direalisasikan dan diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sumatra Barat.

“Semoga diikuti oleh seluruh bupati dan walikota, karena mengumumkan penerima Bansos, adalah kewajiban,” kata Nofal.

Nofal juga mengatakan setelah instruksi tersebut keluar akan fokus pada sisi pengawasan. [abe]


Baca berita Corona Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com