Gobel Minta Masyarakat Waspadai Peredaran Uang Palsu Jelang Pemilu

Gobel Minta Masyarakat Waspadai Peredaran Uang Palsu Jelang Pemilu

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel. [Foto: Dok. DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan beredarnya uang palsu menjelang Pemilu 2024.

“Masyarakat agar hati-hati terhadap kemungkinan beredarnya uang palsu menjelang pemilu ini,” ujar Gobel saat menutup Orientasi Calon Anggota Legislatif se-Provinsi Gorontalo, Sabtu (12/8/2023) malam.

Sebagaimana juga disampaikan dalam acara Sosialisasi Cinta Bangga Paham Rupiah yang diselenggarakan Bank Indonesia pada Jumat (11/8/223), Gobel mengatakan, uang palsu masih merupakan ancaman bagi masyarakat Indonesia yang merugikan rakyat kecil akibat peredaran uang palsu tersebut.

Gobel mengingatkan hal itu karena kondisi ekonomi dunia, termasuk ekonomi Indonesia, sedang menurun. Dalam situasi itu, selalu ada pihak yang mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan buat diri sendiri dengan merugikan orang lain. Salah satunya, dengan menyebarkan uang palsu.

Di saat kondisi ekonomi menurun, rakyat kecil adalah pihak yang paling menderita. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan dengan menyebarkan uang palsu.

"Jangan sampai rakyat kecil yang tak tahu apa-apa bisa dituduh sebagai pengedar uang palsu,” tegas Gobel.

Di masa menjelang Pemilu, lanjut Gobel, bisa saja ada pihak yang mengail di air keruh. Pertama, ada yang mencoba menciptakan keresahan dan instabilitas nasional dengan mengganggu ketenangan proses pemilu. Kedua, ada pihak yang memperdaya atau bisa juga menjadi bagian dari peredaran uang palsu di kalangan pelaku politik.

“Semua kemungkinan bisa terjadi. Karena itu tingkat kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan. Cek dengan hati-hati jika menerima uang atau saat bertransaksi,” pungkas Legislator Partai Nasdem tersebut. [*/pkt]

Baca Juga

Legislator Minta Kemenhub Kaji Ulang Keputusan Pencabutan Status Bandara Internasional
Legislator Minta Kemenhub Kaji Ulang Keputusan Pencabutan Status Bandara Internasional
Hardiknas 2024, Puan Soroti Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Tercipta SDM Unggul
Hardiknas 2024, Puan Soroti Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Tercipta SDM Unggul
DPR - Pemerintah terus Cermati Situasi Ekonomi Global Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
DPR - Pemerintah terus Cermati Situasi Ekonomi Global Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
Jangan Tebang Pilih, Pemerintah harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Asal Cina Produksi Baja Ilegal
Jangan Tebang Pilih, Pemerintah harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Asal Cina Produksi Baja Ilegal
Taufik Sorot Besarnya Tugas bidang Datun Kejaksaan dan Banyak DPO belum Ditangkap
Taufik Sorot Besarnya Tugas bidang Datun Kejaksaan dan Banyak DPO belum Ditangkap
DPR Ingatkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton harus Tepat Sasaran
DPR Ingatkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton harus Tepat Sasaran