Fatmawati: Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Butuh Keterlibatan Lintas Sektor

Fatmawati: Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Butuh Keterlibatan Lintas Sektor

Kegiatan Seminar Hasil Analisis Dampak Kependudukan Tahun Anggaran 2022, di Hotel Truntum, Kota Padang, Selasa (18/10/2022). [Foto: Ist]

Padang, Padangkita.com - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar, Fatmawati mengatakan, terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, menjadi modal dasar penguatan penyelenggaraan dan keterlibatan lintas sektor.

"Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraannya perlu ada strategi pengelolaan yang tepat sasaran dan peran lintas sektor,” ungkap Fatmawati saat membuka Kegiatan Seminar Hasil Analisis Dampak Kependudukan Tahun Anggaran 2022, di Hotel Truntum, Kota Padang, Selasa (18/10/2022).

Diskusi ini dihadiri para Kepala OPD KB Provinsi Sumbar dan Kepala OPD KB kabupaten/kota se-Sumbar. Sedangkan yang bertindak sebagai narasumber Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni dan Prof. Masrul, dengan moderator Ketua IPADI Sumbar.

Dalam sambutannya Fatmawati menekankan, kegiatan seminar tersebut salah satunya optimalisasi Perwakilan BKKBN bersama pakar membuat suatu model solusi strategis terkait konvergensi pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas.

BKKBN sebagai salah satu lembaga yang mendapat amanat langsung untuk memfasilitasi pelaksanaan Kampung KB bersama Pemerintah Daerah - dalam hal ini kabupaten/kota - untuk menjadikan seluruh nagari/desa/kelurahan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, untuk menciptakan keluarga yang mandiri, tentram dan bahagia.

Selanjutnya, terkait dengan isu yang mendominasi program hari ini terkait stunting, Perwakilan BKKBN bersama universitas, telah menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan pendekatan wilayah dalam penanganan stunting, harapannya bisa diaplikasikan di kab/kota.

“Nah peran penting lintas sektor amat diperlukan di sini, terutama stunting yang disebabkan banyak faktor, OPD terkait bisa berperan di sini,” tutup dia.

Sementara itu Sub Koordinator Analisis Dampak Kependudukan, Dafid Arga selaku Ketua Pelaksana Kegiatan menuturkan, kegiatan ini dalam rangka melahirkan kebijakan percepatan penanganan stunting di Sumbar.

Salah satu narasumber yang juga Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Sumbar, Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni menjelaskan, keluarga berkualitas diukur dengan indeks pembangunan keluarga (iBangga) dengan 3 dimensi, yakni ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan.

Baca Juga: Perbup Segera Terbit, Seluruh Pemdes di Mentawai Diwajibkan Anggarkan Dana Penanganan Stunting

Dia menjelaskan, 3 dimensi ini amat penting untuk menjadi kajian semua pihak demi mewujudkan percepatan program-program kependudukan di tiap daerah. [isr]

 

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

Kejar Target Prevalensi Stunting 14 Persen, Gubernur Mahyeldi: Perlu Strategi Baru
Kejar Target Prevalensi Stunting 14 Persen, Gubernur Mahyeldi: Perlu Strategi Baru
Anggaran Bertambah tak Ekuivalen dengan Penurunan Stunting, Target Perlu Dievaluasi
Anggaran Bertambah tak Ekuivalen dengan Penurunan Stunting, Target Perlu Dievaluasi
Penanganan Stunting di Pariaman Butuh Komitmen lebih Serius Semua Pihak  
Penanganan Stunting di Pariaman Butuh Komitmen lebih Serius Semua Pihak  
PT Semen Padang Raih Penghargaan dari BKKBN atas Komitmen Penanganan Stunting
PT Semen Padang Raih Penghargaan dari BKKBN atas Komitmen Penanganan Stunting
Angka Stunting Turun Signifikan, Kota Pariaman Terima DAK Rp3,17 Miliar dari BKKBN Sumbar
Angka Stunting Turun Signifikan, Kota Pariaman Terima DAK Rp3,17 Miliar dari BKKBN Sumbar
Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Pemasaran Kental Manis untuk Cegah Stunting
Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Pemasaran Kental Manis untuk Cegah Stunting