Padang, Padangkita.com - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar, Fatmawati mengatakan, terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, menjadi modal dasar penguatan penyelenggaraan dan keterlibatan lintas sektor.
"Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraannya perlu ada strategi pengelolaan yang tepat sasaran dan peran lintas sektor,” ungkap Fatmawati saat membuka Kegiatan Seminar Hasil Analisis Dampak Kependudukan Tahun Anggaran 2022, di Hotel Truntum, Kota Padang, Selasa (18/10/2022).
Diskusi ini dihadiri para Kepala OPD KB Provinsi Sumbar dan Kepala OPD KB kabupaten/kota se-Sumbar. Sedangkan yang bertindak sebagai narasumber Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni dan Prof. Masrul, dengan moderator Ketua IPADI Sumbar.
Dalam sambutannya Fatmawati menekankan, kegiatan seminar tersebut salah satunya optimalisasi Perwakilan BKKBN bersama pakar membuat suatu model solusi strategis terkait konvergensi pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas.
BKKBN sebagai salah satu lembaga yang mendapat amanat langsung untuk memfasilitasi pelaksanaan Kampung KB bersama Pemerintah Daerah - dalam hal ini kabupaten/kota - untuk menjadikan seluruh nagari/desa/kelurahan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, untuk menciptakan keluarga yang mandiri, tentram dan bahagia.
Selanjutnya, terkait dengan isu yang mendominasi program hari ini terkait stunting, Perwakilan BKKBN bersama universitas, telah menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan pendekatan wilayah dalam penanganan stunting, harapannya bisa diaplikasikan di kab/kota.
“Nah peran penting lintas sektor amat diperlukan di sini, terutama stunting yang disebabkan banyak faktor, OPD terkait bisa berperan di sini,” tutup dia.
Sementara itu Sub Koordinator Analisis Dampak Kependudukan, Dafid Arga selaku Ketua Pelaksana Kegiatan menuturkan, kegiatan ini dalam rangka melahirkan kebijakan percepatan penanganan stunting di Sumbar.
Salah satu narasumber yang juga Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Sumbar, Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni menjelaskan, keluarga berkualitas diukur dengan indeks pembangunan keluarga (iBangga) dengan 3 dimensi, yakni ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan.
Baca Juga: Perbup Segera Terbit, Seluruh Pemdes di Mentawai Diwajibkan Anggarkan Dana Penanganan Stunting
Dia menjelaskan, 3 dimensi ini amat penting untuk menjadi kajian semua pihak demi mewujudkan percepatan program-program kependudukan di tiap daerah. [isr]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
