Padang Panjang, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menghapus anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021
Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiansyah mengatakan penghapusan anggaran Pokir anggota dewan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 sepenuhnya demi masyarakat.
Ia menambahkan tidak hanya anggaran Pokir, sejumlah biaya perjalanan dinas, bimbingan teknis dan reses juga dikurangi.
“Menyadari dengan keterbatasan anggaran, kita di DPRD menyepakati anggaran Pokir ditiadakan. Ini berbeda dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, sejumlah biaya perjalanan dinas, bimtek dan reses, juga kita kurangi. Sehingga, kekurangan biaya yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tertutupi,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Padangkita.com, Senin (30/11/2020).
Mardiansyah menyebutkan, dicoretnya anggaran Pokir Dewan dari APBD 2021 yang telah disahkan Sabtu malam (28/11/2020), telah melalui kesepakatan seluruh anggota DPRD. Di APBD 2020, anggaran Pokir juga dihilangkan karena refocusing anggaran untuk penanganan dampak Covid-19.
Dijelaskannya, total APBD 2021 sebesar Rp609.302.360.536, dengan pendapatan ditargetkan sebesar Rp582.302.360.536. Anggaran itu sudah tersedot untuk belanja rutin, seperti gaji PNS, THL dan dana kelurahan. Belum lagi pembiayaan-pembiayaan lain yang membutuhkan anggaran besar.
Baca Juga: Lupa Matikan Dispenser Kosong, Balai Kota Padang Panjang Nyaris Terbakar
“Kita juga berharap dari pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Termasuk juga mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan banyak manfaat kepada masyarakat,” imbaunya. [*/abe]
