Padang, Padangkita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang tengah melakukan pembahasan mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Padang tahun anggaran 2024.
Pembahasan yang melibatkan mitra kerja dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ini telah berlangsung sejak 11 hingga 14 Maret 2025.
Sebelumnya, nota penyampaian LKPj Wali Kota Padang tahun 2024 telah disampaikan oleh Wali Kota Padang Fadly Amran dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Padang pada Senin (10/3) lalu.
Menindaklanjuti penyampaian LKPj tersebut, DPRD Kota Padang segera membentuk empat Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji secara lebih detail kinerja Pemerintah Kota Padang selama tahun 2024. Masing-masing Pansus kemudian menggelar rapat pembahasan bersama dengan OPD yang menjadi mitra kerjanya.
Pansus I Soroti Insentif Kepala Daerah dan Pelayanan Disdukcapil
Pansus I yang fokus pada Urusan Pemerintahan, dikoordinatori oleh Wakil Ketua DPRD Padang Jufri dengan Ketua Usmardi Thareb. Anggota Pansus I, Iswan Kuwara, mengungkapkan bahwa secara umum kinerja OPD mitra kerja Komisi I telah mencapai lebih dari 90 persen.
Namun, pihaknya menyoroti perihal insentif kepala daerah sebesar 1,5 persen yang dinilai perlu diperjelas. Mitra kerja yang terlibat dalam pembahasan Pansus I antara lain Sekretariat DPRD, Satpol PP, dan Forkopimda.
Selain itu, Iswan Kuwara juga menyoroti persoalan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang, khususnya terkait keterbatasan lahan parkir dan kondisi ruangan yang bocor.
Pansus II Fokus pada Pengelolaan Pasar Raya dan Kinerja Perumda
Pansus II yang membahas Perekonomian dan Keuangan, dikoordinatori oleh Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aya dengan Ketua Rachmad Wijaya. Rachmad Wijaya menyampaikan beberapa catatan penting dari pembahasan dengan OPD mitra kerja seperti Dinas Perdagangan, Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM), Perparkiran, dan PDAM.
Terkait Dinas Perdagangan, sorotan utama tertuju pada pengelolaan Pasar Raya Padang, di mana masih ditemukan potensi kebocoran retribusi.
Rachmad bahkan mengaku telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Raya untuk melihat kondisi riil di lapangan.
Sementara itu, kinerja manajemen Perumda PSM dinilai belum maksimal sesuai target yang ditetapkan, sehingga DPRD mengancam akan menghentikan penyertaan modal jika tidak ada perbaikan yang signifikan.
Untuk Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang, DPRD menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama, bukan semata-mata mengejar dividen.
Pansus III Apresiasi Pembangunan Infrastruktur
Pansus III yang membidangi pembangunan, dikoordinatori oleh Wakil Ketua DPRD Osman Ayub dengan Ketua Helmi Moesim.
Dalam LKPj Wali Kota sebelumnya disebutkan bahwa pada tahun 2024 telah dilaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta drainase dengan tingkat kemantapan jalan mencapai 88,86%.
Pansus III mengapresiasi upaya peningkatan akses jalan dan keterhubungan antar wilayah yang juga didukung oleh keberadaan transportasi umum massal Trans Padang.
Selain itu, pembangunan Pasar Raya Fase VII yang telah rampung 100% dan telah difungsikan juga mendapatkan apresiasi.
Pansus IV Soroti Efektivitas Program Kesejahteraan Masyarakat
Pansus IV yang membahas Kesejahteraan Masyarakat, dikoordinatori oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlin dengan Ketua Iskandar. Ketua Pansus IV, Iskandar, menegaskan bahwa meskipun sejumlah program telah mencapai target administratif, efektivitasnya di lapangan masih perlu dikaji lebih dalam.
DPRD menyoroti sektor pendidikan, di mana kondisi sekolah dari tingkat SD hingga TK dinilai masih memerlukan pembenahan, terutama terkait kesejahteraan guru honorer.
Sektor pariwisata juga menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan menjelang libur Lebaran.
DPRD menekankan perlunya peningkatan fasilitas wisata, keamanan, kebersihan, hingga labelisasi makanan.
Di sisi lain, Pansus IV memberikan apresiasi terhadap program unggulan BPJS Kesehatan Gratis dan memastikan bahwa Komisi IV siap membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam pengurusannya, termasuk menanggung tunggakan bagi peserta mandiri dalam kondisi darurat.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlin, selaku koordinator Pansus IV, menekankan bahwa pembahasan LKPj ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Padang selama tahun 2024.
Baca Juga: DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna: Wali Kota Sampaikan LKPJ 2024, IPM Tertinggi di Sumbar!
Hasil pembahasan dari keempat Pansus ini akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada Wali Kota Padang untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. [*/hdp]
