Berita Padang hari ini dan berita Sumbar hari ini: DPRD Sumbar mengingatkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy, untuk menyelaraskan RPJMD 2021-2025
Padang, Padangkita.com- DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengingatkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy, untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumbar 2005-2025.
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, sesuai Pasal 162 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, gubernur dan wakil gubernur memegang masa jabatan lima tahun. Periode jabatan Mahyeldi-Audy merupakan periode yang strategis karena berada pada periodesasi terakhir dari RPJPD Sumbar 2005-2025.
Mahyeldi-Audy diharapkan tidak hanya mewujudkan pencapaian target RPJMD 2021-2025 yang merupakan wujud visi, misi, dan prioritas dari pasangan calon, akan tetapi juga untuk mewujudkan visi dan misi RPJPD Sumbar 2005-2025 yaitu "menjadikan provinsi terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamis".
"Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Sumbar 2021-2025 harus betul-betul diselaraskan dengan visi, misi, dan prioritas yang terdapat dalam RPJPD Sumbar 2005-2025," ujar Supardi saat rapat paripurna pengumuman dan penetapan usul pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur, Selasa (23/2/2021).
Dia menuturkan, untuk mewujudkan visi jangka panjang daerah, diperlukan kesinambungan dan keberlanjutan dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah. Pergantian kepemimpinan bukan berarti harus mengubah kebijakan pembangunan daerah.
DPRD Sumbar meminta Mahyeldi-Audy untuk dapat melihat prioritas dan program pembangunan daerah mana saja yang masih belum tuntas pada periode sebelumnya sehingga dapat mewujudkan pembangunan daerah yang bertahap dan berencana
"Di antaranya kelanjutan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, penyelesaian pembangunan main stadium, termasuk rencana penggunaannya, pembangunan gedung budaya serta proyek strategis lainnya," jelasnya.
Supardi juga mengatakan Sumbar memiliki potensi yang besar di semua sektor, baik pertanian, pariwisata, kelautan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan energi.
Meski begitu potensi tersebut belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah. Mahyeldi-Audy diharapkan bisa memaksimalkan potensi tersebut untuk peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian, dalam lima tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 11 sampai 12 persen. Ini disebabkan kurangnya inovasi dan kreativitas menggali sumber pendapatan. Orientasi penerimaan PAD hanya fokus pada pajak kendaraan bermotor. Padahal, banyak potensi PAD lainnya yang belum dioptimalkan.
Lebih lanjut, DPRD mengingatkan Sumbar termasuk provinsi yang memiliki keterbatasan fiskal. Dari Rp7 triliun total anggaran dalam APBD Sumbar, lebih dari 50 persen digunakan untuk belanja pegawai dan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota. Sedangkan untuk belanja modal tidak lebih dari 20 persen.
"Oleh sebab itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih perlu lebih proaktif mencari sumber pendanaan lainnya untuk percepatan pembangunan daerah, baik dari pemerintah pusat, sektor swasta, maupun dana masyarakat lainnya," terang Supardi.
Baca juga: Gelar Rapat Paripurna, DPRD Sumbar Tetapkan Mahyeldi-Audy Sebagai Kepala Daerah Terpilih
Lebih lanjut, dia menambahkan Mahyeldi-Audy perlu melakukan pengelolaan dan pemberdayaan aset. Pasalnya, dari Rp10,2 triliun total aset milik Pemerintah Provinsi Sumbar pada 2020, hanya Rp1,2 miliar kontribusi yang diberikan kepada pemerintah daerah. Padahal, jika dikelola secara maksimal, aset tersebut tentu akan memberikan pendapatan daerah yang lebih besar. [pkt]
