Padang, Padangkita.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyampaikan kritik tajam terhadap permintaan Perum BULOG agar petani melakukan penundaan masa panen raya Kuartal I Tahun 2025 (Februari hingga April). Menurutnya, langkah tersebut bukanlah pilihan yang bijak untuk menampung hasil panen yang melimpah.
"Pemerintah harus segera merancang peta jalan (mapping) yang jelas terkait pembelian produksi Gabah Kering Panen (GKP) dari petani selama masa panen raya ini. Dengan adanya peta jalan yang terstruktur, diharapkan seluruh hasil panen petani dapat terserap secara optimal dan mereka tidak mengalami kerugian," tegas Alex dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (20/3/2025).
Pernyataan ini disampaikan Alex sebagai respons terhadap kendala pengeringan GKP yang dihadapi oleh Perum BULOG Kantor Cabang (Kancab) Kediri dalam mengolah hasil panen petani di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk.
Data menunjukkan bahwa panen di kuartal I Tahun 2025 di wilayah Kancab Kediri mencapai angka yang signifikan, yakni 450 ton GKP per hari.
Bahkan, berdasarkan data dari Dinas Pertanian setempat, produksi gabah selama puncak panen yang diperkirakan terjadi pada pertengahan Maret hingga April 2025 ini, diprediksi akan melonjak hingga mencapai 5.600 ton per hari.
"Panen raya dengan skala besar ini diperkirakan akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi kewenangan BULOG dalam menyerap GKP dari petani. Kasus yang terjadi di Kancab Kediri ini harus menjadi pembelajaran yang berharga agar tidak terulang di kantor cabang BULOG lainnya di seluruh tanah air," terang legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini.
Di sisi lain, Alex juga menyoroti peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi masuknya musim hujan yang bersamaan dengan fenomena La Nina Lemah.
BMKG memprediksi akan terjadi potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen, yang diperkirakan berlangsung mulai November atau akhir tahun 2024 hingga setidaknya Maret atau April 2025.
"Ancaman La Nina ini merupakan 'bom waktu' bagi para petani. Jika penundaan masa panen benar-benar dilakukan, potensi terjadinya gagal panen akan semakin besar, mengingat curah hujan yang tinggi dapat merusak kualitas gabah yang siap panen," ungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat ini.
Oleh karena itu, Alex mendesak kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan koordinasi teknis terkait mekanisme pembelian GKP dari petani.
Koordinasi yang baik diharapkan dapat mempercepat proses pengolahan gabah menjadi beras oleh BULOG sebagai operator utama dalam menjaga stabilitas pangan.
"Saat ini, para petani sudah sangat antusias dengan adanya kewajiban bagi BULOG untuk membeli gabah petani dengan kualitas apapun, sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Kegembiraan ini jangan sampai ternodai dengan permintaan penundaan panen, apalagi di tengah ancaman La Nina yang telah dirilis oleh BMKG," tegas Alex.
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen beras pada bulan Januari dan Februari tahun 2025 ini masing-masing mencapai 1,31 juta ton dan 2,08 juta ton.
Sementara itu, pada bulan Maret diperkirakan akan terjadi lonjakan produksi hingga mencapai 5,20 juta ton beras. Berdasarkan tren yang ada, produksi beras diperkirakan masih akan mengalami surplus seiring dengan musim panen raya yang akan berlangsung pada bulan April dan Mei 2025.
Total proyeksi produksi beras untuk tiga bulan pertama tahun 2025 mencapai angka 8,59 juta ton. Angka ini telah melampaui perkiraan total konsumsi beras bulanan nasional sebesar 2,5 juta ton, atau dengan kata lain, terjadi surplus.
Dengan total proyeksi produksi tersebut, kebutuhan konsumsi beras selama tiga bulan pertama tahun 2025 yang diperkirakan berada di angka 7,77 juta ton dapat terpenuhi, bahkan terdapat surplus sebesar 820 ribu ton.
Baca Juga: Alex Indra Lukman: Bulog Harus Ikuti Mekanisme Pasar, Jangan Paksa Petani Jual Gabah Murah
Kondisi surplus produksi beras ini tentunya merupakan sebuah pencapaian positif dalam upaya memenuhi target swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. [*/hdp]
