DPR RI segera Bahas RUU DKJ bersama Pemerintah yang Diwakili 5 Menteri Ini

DPR RI segera Bahas RUU DKJ bersama Pemerintah yang Diwakili 5 Menteri Ini

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad . [Foto: Dok. DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Selasa (5/3/2024).

Persetujuan disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna yang menyebut penerimaan Surat Presiden (Surpres) tentang pembahasan RUU DKJ telah dibacakan pada rapat paripurna DPR sebelumnya.

"Selanjutnya kami meminta persetujuan untuk penugasan Badan Legislasi DPR RI membahas hal tersebut," kata Dasco yang disetujui para anggota DPR RI yang hadir.

Dasco menyebutkan, pemerintah telah menugaskan lima menteri untuk membahas RUU DKJ bersama DPR. Kelima menteri itu, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

"Bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang, dalam undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas RUU DKJ.

Puan mengatakan surat dari presiden tersebut akan diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Saat ini belum ada mekanisme yang dijalankan soal RUU DKJ karena DPR baru menerima surat dari presiden.

Pada Desember 2023, Badan Legislasi DPR RI juga menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk dibahas di tingkatan selanjutnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Tegaskan Gubernur dan Wagub Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Dari sembilan fraksi DPR yang telah menyampaikan pandangan, sebanyak delapan fraksi menyetujui dan satu fraksi menolak, yakni PKS. [*/pkt]

*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News

Baca Juga

MKD Minta Polisi Ungkap Tujuan dan Motif Kasus Pemalsuan 6 Pelat Kendaraan Dinas DPR RI
MKD Minta Polisi Ungkap Tujuan dan Motif Kasus Pemalsuan 6 Pelat Kendaraan Dinas DPR RI
Inspektorat Utama DPR RI Gelar Seminar Nasional Peringati Bulan Kesadaran Auditor
Inspektorat Utama DPR RI Gelar Seminar Nasional Peringati Bulan Kesadaran Auditor
Marwan Minta Kemenag Tindak Tegas Biro Travel yang Terbukti Telantarkan Jemaah Umrah
Marwan Minta Kemenag Tindak Tegas Biro Travel yang Terbukti Telantarkan Jemaah Umrah
Andre Rosiade Usul Rapat Gabungan Bahas Starlink, Jangan Sampai Elon Musk Untung Negara Rugi
Andre Rosiade Usul Rapat Gabungan Bahas Starlink, Jangan Sampai Elon Musk Untung Negara Rugi
Puan Ajak Diaspora di Tiongkok Bersinergi Bangun Bangsa
Puan Ajak Diaspora di Tiongkok Bersinergi Bangun Bangsa
Pemerintah mesti Satu Suara dalam Pembahasan RUU Kelautan, Utamanya soal Koordinasi
Pemerintah mesti Satu Suara dalam Pembahasan RUU Kelautan, Utamanya soal Koordinasi