DPR Minta Kanal YouTube ‘Sunnah Nabi’ Ditindak dan Motifnya Diungkap

DPR Minta Kanal YouTube ‘Sunnah Nabi’ Ditindak dan Motifnya Diungkap

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi. [Foto: Andri/DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Kanal YouTube 'Sunnah Nabi' tengah jadi perbincangan public, karena memuat konten yang dinilai melecehkan Nabi Muhammad SAW dan menghina ajaran Islam.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, meminta pihak terkait meninjau kanal tersebut, dan menindak jika terbukti terjadi pelanggaran.

Ia mengatakan memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan konten yang dapat meresahkan dan memecah belah masyarakat, tidak sejalan dengan semangat kebangsaan Indonesia.

"Kami memahami kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan norma-norma agama, etika dan hukum yang berlaku di negara kita," kata Ashabul Kahfi dalam keterangan pers yang diterima awak media, Senin (21/8/2023).

Dirinya mendorong pihak-pihak terkait termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan peninjauan. Jika terbukti ada pelanggaran, Ashabul berharap ada tindakan yang diambil, sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap kanal YouTube tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily juga meminta agar akun tersebut harus diusut tuntas. Maksud di balik hadirnya konten tersebut harus diungkap, termasuk mesti diketahui dengan pasti apa motif pembuatan akun dan konten di dalamnya.

Baca juga: BKSAP DPR RI Dukung Monumen Reog dan Museum Peradaban Jadi Proyek Skala Nasional

"Kanal seperti itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Konten kisah-kisah Nabi yang tidak sesuai rujukan sejarah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan apalagi Nabi Muhammad SAW yang divisualisasikan, seharusnya tidak sembarangan untuk menjadi konsumsi publik," ingat Ace.

Penelusuran Padangkita.com, hingga berita ini dirampungkan kanal YouTube 'Sunnah Nabi' tersebut masih aktif dan bisa diakses. Kanal YouTube tersebut memilik 8,93 ribu subcriber dengan 32 video. [*/pkt]

Baca Juga

Legislator Minta Kemenhub Kaji Ulang Keputusan Pencabutan Status Bandara Internasional
Legislator Minta Kemenhub Kaji Ulang Keputusan Pencabutan Status Bandara Internasional
Hardiknas 2024, Puan Soroti Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Tercipta SDM Unggul
Hardiknas 2024, Puan Soroti Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Tercipta SDM Unggul
DPR - Pemerintah terus Cermati Situasi Ekonomi Global Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
DPR - Pemerintah terus Cermati Situasi Ekonomi Global Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
Jangan Tebang Pilih, Pemerintah harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Asal Cina Produksi Baja Ilegal
Jangan Tebang Pilih, Pemerintah harus Cabut Izin Usaha Perusahaan Asal Cina Produksi Baja Ilegal
Taufik Sorot Besarnya Tugas bidang Datun Kejaksaan dan Banyak DPO belum Ditangkap
Taufik Sorot Besarnya Tugas bidang Datun Kejaksaan dan Banyak DPO belum Ditangkap
DPR Ingatkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton harus Tepat Sasaran
DPR Ingatkan Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton harus Tepat Sasaran