Simpang Empat, Padangkita.com - Dokter spesialis di RSUD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) lakukan aksi mogok kerja hari ini, Selasa (22/11/2022). Aksi belasan dokter tersebut membuat pelayanan di rumah sakit terbesar di Pasbar itu sempat terganggu.
“Aksi ini akan terus berlanjut sampai pihak manajemen rumah sakit membayarkan insentif Atau istilah P2 kami secara penuh,” ancam Dokter Okta, salah seorang dokter spesialis dalam aksi tersebut.
Dia menjelaskan, selama ini para dokter spesialis hanya menerima bayaran insentif paling banyak hanya 30 persen alias tidak pernah penuh. Berbagai upaya juga telah mereka lakukan namun tidak juga menemukan titik terang. Persoalan ini sudah lama dan semakin berlarut-larut.
Kemudian insentif yang berdasarkan tunjangan kelangkaan profesi juga tidak pernah dibayarkan. Selain itu, RSUD Pasbar dengan tipe C saat ini tidak lagi sesuai standar dikarenakan bertambahnya Tenaga Harian Lepas (THL).
Ia juga menyesalkan bahwa pembagian remunerasi selama ini juga tidak tepat, dikarenakan banyaknya pihak yang ikut menerima selain mereka para dokter spesialis.
“Hanya di Pasbar dokter spesialis yang memiliki keahlian khusus dan melayani pasien selama 24 jam, tujuh hari seminggu tidak pernah menerima insentif,” ujarnya.
Akan tetapi, pihaknya mengherankan sikap dari pemerintah daerah. Dimana sebelumnya mereka telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah, DPRD, Inspektorat dan dewan pengawas RSUD untuk mengajukan penganggaran insentif, dan pada prinsipnya disetujui dan dijanjikan akan dianggarkan pada anggaran perubahan namun nyatanya tidak terealisasi.
“Kami juga telah melakukan studi tiru ke sejumlah RSUD di Sumbar seperti RSUD Lubuk Sikaping Pasaman dan RSUD Padang Panjang dimana mereka masih membayarkan insentif dan TPP,” terangnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Pasbar Yandri menyayangkan terjadinya aksi mogok kerja itu. Namun pihaknya akan mencarikan solusi agar pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
"Untuk pelayanan secara umum tetap jalan. Kita berharap dokter spesialis dapat kembali memberikan pelayanan sembari menunggu proses masalah insentif itu," ungkapnya.
Secara prinsip katanya pihak Pemerintah setuju untuk memberikan insentif namun hal ini terkendala pada regulasi yang ada. Dimana didalam peraturan bupati (Perbub) yang selama ini berlaku tidak ada insentif, melainkan memakai sistem remunerasi.
Baca Juga: Bupati Pasbar Bahas Rencana Pengendalian Banjir dan Normaliasi Batang Bantahan di Medan
“Tentu langkah yang harus dilakukan saat ini adalah merubah terlebih dahulu Perbub yang ada agar tidak berbenturan. Hal ini juga berdasarkan hasil koordinasi kita dengan BPKP di Padang, tentu hal ini butuh waktu karena saat ini proses untuk merubah Perbup itu prosesnya sampai ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),” pungkasnya. [rom/isr]
*) BACA informasi pilihan lainnya dari Padangkita di Google News
