Ditjen SDA PUPR agar Perbesar Porsi Anggaran ‘Emergency’ Antisipasi Dampak El Nino

Ditjen SDA PUPR agar Perbesar Porsi Anggaran ‘Emergency’ Antisipasi Dampak El Nino

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. [Foto: Dok. DPR RI]

Jakarta, Padangkita.com - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengimbau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Ditjen SDA Kementerian PUPR) untuk memperbesar porsi anggaran yang bersifat emergency.

Terutama, kata dia, dalam pengadaan air baku untuk sektor pertanian dan pengadaan air minum mengantisipasi bencana kekeringan akibat dampak fenomena El Nino yang terjadi rata-rata siklus 3 hingga 4 tahunan sekali.

Hal itu disampaikan Suryadi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen SDA Kementerian PUPR dalam agenda pembahasan alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing Unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

“Adapun untuk (Ditjen) SDA, saya kira ini relatif sudah cukup bagus ya di lapangan, hanya saja mungkin antisipasi kita untuk tahun 2023 ini. Karena ini ada siklus 3 tahun 4 tahunan fenomena El Nino sehingga perlu ada memperbesar porsi anggaran yang bersifat emergency, apakah itu air baku untuk pertanian dan untuk air minum,” ujar Suryadi.

“Jadi, ini ada beberapa yang masuk (aspirasi) ke kami di daerah-daerah yang petani tidak sampai kesana berpikirnya. Jadi mengira cuaca kita sama dengan 2-3 tahun lalu sehingga mereka menanam di sawah di ladang dengan perkiraan mestinya air hujan ini sudah ada. Tetapi ini kan ada El Nino, ini siklus karena alam kita seperti itu lupa diantisipasi,” kata Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut mengingatkan.

Selain itu, Suryadi mendorong Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk meningkatkan anggaran perumahan agar ke depannya tidak semakin menumpuk backlog (kekurangan rumah).

Terlebih, Suryadi menyoroti target RPJMN untuk sektor perumahan di 2024 sebesar 70 persen untuk layak huni, namun hingga selama 4 tahun ini masih stagnan pada angka 63 persen. Artinya, belum ada kenaikan yang signifikan per tahunnya tidak sampai 1 persen sehingga terjadi backlog yang cukup besar.

Baca juga: Kementan Diminta Siapkan Solusi Hadapi El Nino Demi Jaga Produktivitas Pangan

“Oleh karena itu, karena di Banggar juga sedang mengevaluasi capaian-capaian RPJMN, salah satunya adalah capaian hunian kita. Sehingga sangat relevan kalau anggaran perumahan ini jangankan sama, harus ditingkatkan. Jadi, harus lebih baik dari hari kemarin, supaya backlog kita tidak menumpuk terus. Apalagi untuk satu tahun ini kita mencapai target RPJMN. Jangan sampai di sektor perumahan ini capaiannya sangat rendah dibanding sektor-sektor lain. Karena ada beberapa sektor yang memang capaiannya sudah terpenuhi,” pungkasnya. [*/pkt]

Baca berita Nasional terbaru dan berita Sumbar terbaru hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Andreas Hugo Pareira: Kita Dukung Timnas U-23 Raih Tiket Olimpiade
Andreas Hugo Pareira: Kita Dukung Timnas U-23 Raih Tiket Olimpiade
Tambah 2 Armada KRI, Abdul Kharis Apresiasi Langkah TNI AL Perkuat Pengamanan Laut
Tambah 2 Armada KRI, Abdul Kharis Apresiasi Langkah TNI AL Perkuat Pengamanan Laut
Terima Kunjungan Kemendagri Australia, Komisi I DPR RI Wacanakan Bentuk UU Pengamanan Siber
Terima Kunjungan Kemendagri Australia, Komisi I DPR RI Wacanakan Bentuk UU Pengamanan Siber
Indonesia dan Qatar Punya Kesamaan Pandangan soal Gaza dan Palestina
Indonesia dan Qatar Punya Kesamaan Pandangan soal Gaza dan Palestina
Dubes Qatar untuk RI Akhiri Masa Tugas, BKSAP DPR RI Sampaikan Penghormatan
Dubes Qatar untuk RI Akhiri Masa Tugas, BKSAP DPR RI Sampaikan Penghormatan
Turunkan Ketegangan Geopolitik, Puan Tegaskan Parlemen harus Perkuat 'Preventive Diplomacy'
Turunkan Ketegangan Geopolitik, Puan Tegaskan Parlemen harus Perkuat 'Preventive Diplomacy'