Lubuk Basung, Padangkita.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar membatalkan pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar yang totalnya mencapai lebih dari Rp2,6 triliun.
Menurut Mahyeldi, di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi (pemotongan) TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujar Gubernur Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak bencana di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis (4/12/2025).
Buya -- demikian Mahyeldi akrab disapa -- menjelaskan, pengembalian alokasi dana efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Kerusakan yang terjadi, kata Mahyeldi, cukup berat dan tersebar di banyak daerah.
Pemprov Sumbar mencatat bencana hidromteorologi telah mengakibatkan banyak kerusakan di sejumlah daerah. Di antaranya, 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, 317 unit rumah hilang, 94 jembatan rusak, serta sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional ikut terdampak.
“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini, fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak, agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” jelasnya.
Sedangkan untuk jangka panjangnya, Mahyeldi menyebut, Pemerintah Daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang terdampak.
“Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” ulas Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan berbagai pihak. Bantuan terus mengalir dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, hingga sejumlah pemerintah provinsi.
“Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran juga sudah datang langsung ke Sumbar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita,” ujar Mahyeldi.
Diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), efisiensi atau pemotongan dana TKD untuk Sumbar tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000. Pemotongan meliputi anggaran semua atau 19 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Berikut rincian efisiensi atau pemotongan dana TKD 19 Kabupaten/Kota di Sumbar:
- Provinsi Sumbar: Rp533.696.764.000
- Kab. Limapuluh Kota: Rp124.641.054.000
- Kab. Agam: Rp166.044.192.000
- Kab. Kepulauan Mentawai: Rp108.969.699.000
- Kab. Padang Pariaman: Rp58.947.752.000
- Kab. Pasaman: Rp54.421.042.000
- Kab. Pesisir Selatan: Rp41.120.576.000
- Kab. Sijunjung: Rp57.476.193.000
- Kab. Solok: Rp144.833.128.000
- Kab. Tanah Datar: Rp127.405.106.000
- Kota Bukittinggi: Rp101.495.495.000
- Kota Padang Panjang: Rp78.913.718.000
- Kota Padang: Rp371.919.111.000
- Kota Payakumbuh: Rp116.884.868.000
- Kota Sawahlunto: Rp93.292.313.000
- Kota Solok: Rp108.828.013.000
- Kota Pariaman: Rp92.432.391.000
- Kab. Pasaman Barat: Rp128.370.026.000
- Kab. Dharmasraya: Rp37.972.833.000
- Kab. Solok Selatan: Rp81.229.163.000
Baca juga: Anggaran Dipotong Rp533 Miliar, Gubernur Sumbar Usul Gaji ASN di Daerah Dibayar Pusat
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Mahyeldi bersama Gubernur lain juga telah menyampaikan opsi pembayaran gaji ASN diambil alih oleh pusat. Namun, usulan ini belum dapat disetujui, karena kata Purbaya, keuanggan pusat (APBN) juga tidak akan kuat menanggung gaji ASN di daerah. [*/pkt]
