Berita Bukittinggi hari ini dan berita Sumbar hari ini: Andre Rosiade menilai tak harus Luqman mengurusi Sumbar yang jauh dari Dapilnya, yaitu di Jawa Tengah.
Bukittinggi, Padangkita.com - Aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib salat subuh berjamaah setiap hari jumat yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bukittinggi menuai kritik dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim. Bahkan, Luqman sampai meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membina Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar.
Terkait penilaian Luqman Hakim tersebut, anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menilai tak harus Luqman mengurusi Sumbar yang jauh dari Daerah Pemilihan (Dapil) nya, yaitu di Jawa Tengah.
Apalagi, kata Andre, apa yang diputuskan Erman Safar yang merupakan ketua DPC Partai Gerindra Bukittinggi itu dilaksanakan di kota yang berfalsafahkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) atau adat bersandikan (mengacu) kepada syarak (agama) dan syarak bersendi Kitabullah (Al Quran).
“Lagipula apa yang dilakukan Wako Bukittinggi ini juga bukan hal baru. Sangat banyak kepala daerah, baik gubernur sampai bupati dan wali kota memutuskan hal yang sama. Tidak ada masalah, ini pun hanya diberlakukan untuk ASN yang beragama Islam saja, bukan semuanya,” ujar Andre yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Andre mencontohkan, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah juga ada mengeluarkan surat edaran tentang gerakan berjamaah shalat fardu lima waktu di masjid bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
"Surat bernomor 451/111/kesra tertanggal 12 Maret tahun 2019 tentang Salat Berjamaah Tepat Waktu itu aman-aman saja," ucap Andre.
Kemudian, Andre juga mencontohkan, Gubernur Banten Wahidin Halim juga mewajibkan kepada seluruh pegawai shalat zuhur berjamaah di Masjid Raya Al-Bantani KP3B, Serang. Ditegaskan WH melalui surat edaran yang dikirimkan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten.
“Dua Gubernur di Indonesia juga melakukan hal yang sama,” papar Andre.
Selanjutnya, sebut Andre, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi juga mewajibkan seluruh ASN wajib mengikuti sholat berjamaah. Selain itu, juga wajib mengikuti shalat Subuh berjamaah, yakni pada setiap hari Jumat di Masjid Agung Kota Sukabumi. Bahkan menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD agar menghentikan berbagai aktifitas pekerjaannya pada waktu Dzuhur dan Ashar, serta melaksanakan berjamaah.
Di Sumatra, kata Andre, Wali Kota Palembang Harnojoyo secara resmi telah meneken peraturan tentang gerakan salat subuh berjemaah. Tidak main-main, ASN atau pejabat utama yang tak ikut salat akan dicopot. Di Kota Palembang saat ini ada 16 ribu ASN dan 1.600 di antaranya menjadi pejabat. Karena itu, pejabat muslim yang tidak ikut dalam gerakan salat subuh akan dicopot.
“Aturan itu dituangkan dalam Perwako Nomor 69 Tahun 2018 tentang gerakan salat subuh berjemaah disebut sebagai wujud nyata safari salat subuh. Gerakan ini telah digagas Harnojoyo sejak 3 tahun lalu saat menjabat wali kota periode pertama. Itu contohnya saja, mungkin masih banyak yang lainnya juga,” jelas Andre Rosiade.
Andre meminta pihak-pihak tertentu jangan memperkeruh suasana dengan memojokkan pejabat daerah yang mengeluarkan aturan yang harusnya didukung. Bukan malah ditakut-takuti dengan diadukan ke Mendagri.
“Kami mendapat informasi, warga Kota Bukittinggi dan Sumbar umumnya mengapresiasi langkah Erman Safar mengeluarkan peraturan itu. Karena Bukittinggi adalah kota yang memiliki tingkat religius yang tinggi,” imbuh Andre.
Andre menegaskan, sebagai ketua DPD Gerindra Sumbar, dia mendukung penuh langkah yang dilakukan kader Gerindra Erman Safar itu. Dia meminta, semua pihak membiarkan para kepala daerah yang baru dilantik ini menunjukkan kinerjanya, bukan langsung dipatahkan.
Baca juga: Penuhi Janji Kampanye, Wako Bukittinggi Erman Safar yang Diusung Gerindra Cabut Perwako 40 dan 41
“Kami menyatakan mendukung penuh langkah Wako Bukittinggi Erman Safar ini,” kata Andre yang juga merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut. [adv/zfk]
