Demo Tolak Omnibus Law di Kantor Gubernur Sumbar, 1.500 Personel Polisi dan TNI Dikerahkan

Demo Padang, Demo Padang Hari Ini, Berita Padang Terbaru, Berita Sumbar Terbaru

Kawat berduri dipasang di depan Kantor Gubernur Sumbar untuk antisiapasi kericuhan demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Padang, Kamis (15/10/2020). [Foto: Fuad]

Berita Padang, berita Sumbar terbaru dan berita Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja Padang: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung dan juga Aliansi Kamisan kembali menggelar demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Padang.

Padang, Padangkita.com - Aksi demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja kembali bergejolak di Sumatra Barat (Sumbar). Kali ini, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (15/10/2020).

Informasi yang dihimpun Padangkita.com, demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja itu akan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB.

Direncanakan, sebelum massa bergerak ke Kantor Gubernur, mereka akan berkumpul terlebih dahulu di wisma HMI atau Kahmi di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Aliansi Cipayung itu teridiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Pantauan Padangkita.com di Kantor Gubernur Sumbar, ratusan polisi telah bersiaga, beberapa unit kendaraan lapis baja juga turut diterjunkan ke lapangan.

Bahkan, polisi juga terlihat telah memasang kawat berduri setinggi satu meter lebih. Kawat berduri itu dipasang mulai dari depan Mapolda Sumbar hingga Kantor BPBD Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, setidaknya 1.500 personel gabungan diterjunkan untuk pengamanan.

Seribuan personel itu terdiri dari 1.200 polisi yang merupakan gabungan dari Polresta Padang, Polda Sumbar dan Sat Bromob Polda Sumbar. Kemudian, juga ada sebanyak 200 personel TNI dan 100 personel pemerintahan, seperti Satpol PP Kota Padang.

"Informasinya, Unras (Unjuk Rasa) ini terpecah dua, ada yang di Kantor Gubernur, juga ada di DPRD Sumbar," ujar Satake kepda Padangkita.com, Kamis (15/10/2020).

Dijelaskannya, untuk fokus pengamanan tetap di Kantor Gubernur Sumbar. Kemudian, juga disediakan mobil patroli untuk memantau situasi.

"Di DPRD Sumbar juga ada Aliansi Kamisan yang gelar aksi," ungkapnya.

Baca juga: Ombudsman Sumbar Nilai Pengamanan Demo Tolak Omnibus Law di Padang Berpotensi Adanya Maladministrasi

Hingga berita ini diterbitkan, belum terlihat pergerakan massa dari kedua titik, baik Kantor Gubernur maupun DPRD Sumbar. [zfk]


Baca berita Padang, berita Sumbar terbaru dan berita Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja Padang hanya di Padangkita.com.

Baca Juga

Aparat Diminta Kedepankan Tindakan Humanis dan Buka Dialog saat Amankan Demonstrasi
Aparat Diminta Kedepankan Tindakan Humanis dan Buka Dialog saat Amankan Demonstrasi
Dasco: DPR Jadi Penjamin Bebasnya 50 Demonstran Penolak Revisi UU Pilkada
Dasco: DPR Jadi Penjamin Bebasnya 50 Demonstran Penolak Revisi UU Pilkada
Ratusan Warga di Pessel Tolak Tambang Galian C, Dituding Rusak 50 Ha Sawah, Masjid dan Sekolah
Ratusan Warga di Pessel Tolak Tambang Galian C, Dituding Rusak 50 Ha Sawah, Masjid dan Sekolah
Pesantren Ramadan di Padang Diluncurkan, Diikuti 87.304 Pelajar di 1.800 Masjid - Musala
Pesantren Ramadan di Padang Diluncurkan, Diikuti 87.304 Pelajar di 1.800 Masjid - Musala
BULD DPD RI Pertanyakan soal Perizinan dan Pengawasan Usaha Tambang di Daerah
BULD DPD RI Pertanyakan soal Perizinan dan Pengawasan Usaha Tambang di Daerah
Perlu Penyelarasan Legislasi Pusat - Daerah soal Pertambangan, Kehutanan dan LH
Perlu Penyelarasan Legislasi Pusat - Daerah soal Pertambangan, Kehutanan dan LH