Defisit APBN Turun Drastis, Penerimaan Negara Meningkat

Defisit APBN Turun Drastis, Penerimaan Negara Meningkat

Menteri Keuangan Sri Mulyani. [Foto: Kemenkeu]

Jakarta, Padangkita.com – Defisit APBN sampai akhir November 2021 sebesar Rp611 triliun. Ini setara dengan 3,63% PDB atau 60,7% dari pagu APBN 2021. Realisasi defisit 2021 diperkirakan lebih rendah dibandingkan target APBN 5,7%, yakni di sekitar 5-5,2% PDB.

“Defisit APBN mengalami penurunan yang sangat drastis,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers ‘APBN Kita’ yang dilaksanakan secara daring, Selasa (21/12/2021).

Turunnya defisit seiring dengan komitmen Pemerintah menuju konsolidasi fiskal di 2023. Kebutuhan pembiayaan anggaran menurun tajam sejalan dengan membaiknya penerimaan APBN serta optimalisasi pemanfaatan SAL.

“Tahun 2021 kita sudah melihat cerita pemulihan ekonomi,” ungkap Menkeu.

Pemerintah akan terus menjaga perbaikan kesehatan APBN sehingga APBN akan menjadi instrumen yang tetap bisa diandalkan dalam situasi apapun. Pembiayaan APBN dikelola secara hati-hati dan terukur untuk menjaga kesinambungan fiskal.

Penerimaan Negara Meningkat

Sementara itu penerimaan pajak hingga November 2021 mencapai Rp1.082,6 triliun atau 88% dari target APBN, tumbuh 17% year-on-year (yoy). Jumlah ini ditopang oleh pertumbuhan PPh Migas sebesar 57,7%, PPh Non Migas 12,6%, PPN 19,8%, PBB minus 6,2%, dan pajak lainnya tumbuh hingga 79,7%.

“Ini karena aktivitas ekonomi mengalami penguatan yang cukup tinggi, terutama sesudah kita bisa melakukan penanganan delta varian,” ungkap Sri Mulyani Indrawati

Jika ditinjau lebih detail berdasarkan jenis pajak, pajak-pajak utama menunjukkan pertumbuhan positif pada November 2021. PPh 21 meningkat sejalan dengan perbaikan utilisasi tenaga kerja. PPh 22 impor membaik sejalan dengan peningkatan impor dan berkurangnya pemberian insentif PPh 22 impor untuk KLU tertentu.

Selain itu, PPh Badan tumbuh seiring berakhirnya pemberian insentif pengurangan angsuran pada mayoritas sektor dan membaiknya kinerja penerimaan sektor. PPh 26 membaik disebabkan kenaikan pembayaran dividen subjek pajak luar negeri. Begitupun PPh Final dan PPN impor yang stabil meski PPN dalam negeri melambat disebabkan penurunan pembayaran pajak.

Jika ditinjau lebih detail dari sektor utama, kinerja penerimaan sektoral pada seluruh sektor tumbuh positif. Dua sektor yang berkontribusi terbesar untuk penerimaan pajak yaitu manufaktur dan perdagangan masing-masing tumbuh hingga 35% dan 54,9%.

“Ini artinya sesudah delta varian terkendali, perdagangan juga makin resilien dan tumbuhnya melonjak cukup tinggi,” jelas Sri Mulyani.

Dari sisi penerimaan yang lain, kepabeanan dan cukai tumbuh signifikan 26,58% yoy yaitu terealisasi Rp232,25 triliun atau 108,05% dari target APBN. Pertumbuhan ini didorong pertumbuhan bea masuk 18,25%, cukai 10,84%, dan bea keluar yang pertumbuhannya mencapai 819,49%.

Baca juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Ingatkan Para Youtuber untuk Bayar Pajak

Sedangkan PNBP, seperti halnya pada pajak dan kepabeanan cukai juga memiliki kinerja yang meningkat seiring kenaikan harga komoditas migas, minerba, dan CPO. Penerimaan PNBP hingga November 2021 sebesar Rp382,5 triliun atau 128,3% dari target APBN atau tumbuh 25,2% yoy. [*/pkt]

Baca Juga

Pembangunan KCJB Sudah Selesai, Harusnya Tanggung Jawab Badan Usaha bukan APBN
Pembangunan KCJB Sudah Selesai, Harusnya Tanggung Jawab Badan Usaha bukan APBN
DPD RI Dorong Kenaikan Anggaran TKD untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Fiskal Daerah
DPD RI Dorong Kenaikan Anggaran TKD untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Fiskal Daerah
APBN Bisa Dihemat Jika Pengadaan Barang dan Jasa Taat Regulasi
APBN Bisa Dihemat Jika Pengadaan Barang dan Jasa Taat Regulasi
Investasi Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Rp27,48 T, Pembebasan Lahan Rp5,902 T
Investasi Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Rp27,48 T, Pembebasan Lahan Rp5,902 T
Tahun Depan Harga Rokok Dipastikan Naik 
Tahun Depan Harga Rokok Dipastikan Naik 
Opini WTP 10 Tahun Berturut-Turut, Tanah Datar Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan
Opini WTP 10 Tahun Berturut-Turut, Tanah Datar Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan