Jakarta, Padangkita.com - Kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu, terus mendapat perhatian dari legislator Senayan.
Sebab, diketahui, hampir 15 juta data nasabah diperkirakan diambil oleh pihak lain. Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mendesak agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan fungsi pengawasan monitoring dan supervisi terhadap akselerasi digitalisasi di seluruh bank.
"Tentu ini menjadi concern ya, apalagi dalam era digitalisasi, apa yang disampaikan oleh OJK tinggal bagaimana fungsi-fungsi pengawasan monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh OJK terhadap akselerasi digitalisasi seluruh bank. Karena kita sudah masuk dalam era digital, yang itu sistem security-nya harus lebih canggih lagi," kata Masinton dalam keterangannya, dikutip Sabtu (10/6/2023).
"Sehingga tidak mudah dibobol. Apalagi menyangkut data nasabah, atau data dari pengguna jasa bank tersebut apalagi bank syariah," tambahnya.
Masinton pun berharap, pemerintah dapat dengan serius meningkatkan security system digitalisasinya saat ini. Pasalnya, menurut dia, perlu ada peningkatan terhadap keamanan yang menuntut adanya investasi di bidang perlindungan siber tersebut.
"Dalam era digital ini tentu peningkatan keamanan sibernya itu harus ditingkatkan betul. Investasi ke sana juga harus ditingkatkan, kalau kita lihat bank-bank Amerika juga investasi di (bidang) siber (terkait) perlindungan data nasabahnya ini juga sangat tinggi," ucap politikus dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Baca juga: DPR Dukung Pembentukan Satgas TPPO, Cak Imin: Polri Merespons Cepat
"Maka di Indonesia, menurut saya, kita tidak bisa main-main, dengan perlindungan data nasabah tadi apalagi gangguan dan serangan siber itu," pungkasnya. [*/pkt]
