Daftar Kementerian/Lembaga Penerima Anggaran Terbesar APBN 2018

Dana Hibah

Ilustrasi uang (Foto: Ist(

Lampiran Gambar

Ilustrasi

Padangkita.com - Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja untuk Kementerian atau Lembaga negara untuk tahun 2018 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2018 mencapai Rp 847,4 triliun. Angka ini naik Rp 33,4 triliun dibanding usulan RAPBN tahun 2018.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan dalam APBN 2018 anggaran yang paling besar diterima oleh Kementerian pertahanan yakni mencapai Rp107,7 triliun. Sedangkan dalam RAPBN 2018 anggaran yang diajukan adalah Rp105,7 triliun.

Setelah Kementerian Pertahanan, alokasi anggaran terbesar kedua adalah Kementerian PUPR. Tahun 2018 kementerian ini memperoleh anggaran senilai Rp107,4 triliun.

"Alokasi terupdate, Kementerian Pertahanan Rp 107,71 triliun, itu paling tinggi. Kedua PU Rp 107,4 triliun. Kemudian yang lain tidak ada perubahan," kata di Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Menurutnya, anggaran yang akan diberikan tersebut akan berfokus pada perbaikan perencanaan dengan berbasis kinerja yang sejalan dengan prioritas pembangunan, lewat efisiensi belanja operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pelelangan yang lebih awal.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas belanjanya
di antaranya dengan melakukan penajaman prioritas pembangunan yang mengacu kepada prioritas dalam RKP 2018, koordinasi antar kegiatan dan stakeholder serta penyelesaian proyek-proyek strategis.

Pemerintah juga akan melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran lewat pelelangan yang lebih awal, perencanaan penganggaran yang lebih matang dan monitoring serta evaluasi yang lebih ketat.

Seperti diketahui, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 telah sah menjadi Undang-Undang APBN Tahun 2018, Rabu (25/10/2017).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN 2018 di aula Mezzanine Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Asumsi makro yang telah disepakati antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi 5.4 persen, inflasi 3.5 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp13.400, Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen, Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD48,0 per barel dan Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari  dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari seperti dikutip dari situs menkeu.

Berikut rinciannya:

Kementerian 

  • Kementerian Pertahanan Rp 107,7 triliun
  • Kementerian PUPR Rp 107,4 triliun
  • Kementerian Agama Rp 62,2 triliun
  • Kementerian Kesehatan Rp 59,1 triliun
  • Kementerian Perhubungan Rp 48,2 triliun
  • Kementerian Sosial Rp 41,3 triliun
  • Kemenristek Dikti Rp 41,3 triliun
  • Kemendikbud Rp 40,1 triliun
  • Kemenkeu Rp 32,9 triliun
  • Kementerian Pertanian Rp 23,8 triliun

Lembaga

  • POLRI Rp 95 triliun
  • KPU Rp 12,5 triliun
  • Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun
  • Kejaksaan Rp 6,4 triliun
  • DPR Rp 5,7 triliun
  • BIN Rp 5,6 triliun
  • Bawaslu Rp 5,6 triliun.
Tag:

Baca Juga

PSU DPD RI di Pessel Sisakan Masalah: Pemotongan dan Bagi-bagi Sisa Biaya Operasional
PSU DPD RI di Pessel Sisakan Masalah: Pemotongan dan Bagi-bagi Sisa Biaya Operasional
Anggaran Baju Dinas DPRD Sumbar Capai Rp1,14 Miliar, Feri Amsari: DPRD Bukan Tempat Cari Pakaian Gratis
Anggaran Baju Dinas DPRD Sumbar Capai Rp1,14 Miliar, Feri Amsari: DPRD Bukan Tempat Cari Pakaian Gratis
Anggaran 2022 Makin Berkurang, Pemprov Sumbar Terus Kejar Dana Pusat
Anggaran 2022 Makin Berkurang, Pemprov Sumbar Terus Kejar Dana Pusat
Pertahankan Opini WTP 5 Tahun Berturut-turut, Sumbar Dapat Penghargaan dari Kemenkeu
Pertahankan Opini WTP 5 Tahun Berturut-turut, Sumbar Dapat Penghargaan dari Kemenkeu
Painan, Padangkita.com - Di tengah Pandemi Covid-19, Bank Nagari tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan di Pessel.
APBD Payakumbuh 2021 Berkurang Rp100 Miliar Lebih Akibat Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Berita Padang Terbaru, Berita Sumbar Terbaru, Anggaran Covid-19
Forum RT RW Sebut Anggaran Covid-19 di Alang Laweh Padang Tidak Transparan