Daftar Daerah yang Masuk PPKM Level 1 dan 2 di Sumbar hingga 17 Januari 2022

Padang, Padangkita.com - Sebanyak tujuh kabupaten dan kota di Sumatra Barat (Sumbar) ditetapkan berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2.

Lalu, sebanyak 12 kabupaten dan kota di Sumbar ditetapkan masuk dalam status PPKM level 1. Hal itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 2 tahun 2022.

Dalam surat instruksi tersebut, bagi daerah yang masuk dalam PPKM level 1, 2 dan 3 diminta untuk mengoptimalkan posko penanganan Virus Corona (Covid-19) di tingkat desa dan kelurahan.

"Menindaklanjuti arahan Presiden RI, yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM Level 3, 2 dan 1 di wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan ,serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan," tertulis dalam instruksi yang ditandatagani 3 Januari 2022 tersebut.

Diketahui, PPKM level 1 merupakan level paling rendah, angka kasus positif Covid-19 yang menginfeksi suatu wilayah kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk/minggu.

Rawat inap di rumah sakit juga terhitung sangat kecil, hanya lima orang per 100.000 penduduk/minggu. Serta angka kematian yang kurang dari 1 orang dalam skala yang sama.

Lalu, untuk PPKM level 2, menunjukkan kasus positif Covid-19 mencapai 20-50 orang per 100.000 penduduk/minggu.

Kemudian, untuk jumlah pasien yang dirawat akibat Covid-19 berjumlah sekitar 5-10 orang dari 100.000 penduduk/minggu. Serta, jumlah kematian kurang dari 2 orang per 100.000 penduduk/minggu.

"Penetapan level wilayah berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis satu, dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan satu level jika capaian total vaksinasi dosis satu kurang dari 50 persen," tertulis di surat itu.